AKTUALITA.CO.ID – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor melaporkan capaian fantastis dari program Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang tahun 2025. Total bahan pangan yang terserap masyarakat mencapai 2.260,7 ton dengan nilai transaksi menyentuh angka Rp34,6 miliar.
Program yang digelar sebanyak 546 kali di berbagai pelosok Bogor ini menjadi penyelamat warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar konvensional.
Kepala DKP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengungkapkan bahwa berbagai komoditas ludes terjual dalam setiap pelaksanaan GPM.
“Sepanjang tahun ini, tonasenya mencapai 2.260 ton lebih. Isinya beragam, mulai dari beras, telur, minyak goreng, daging, hingga cabai dan bawang,” ujar Teuku kepada Aktualita.co.id, Jumat (2/1/2026).
Beras dan Minyak Goreng Jadi Primadona
Dari ribuan ton logistik yang disalurkan, beras dan minyak goreng menduduki peringkat teratas sebagai komoditas yang paling banyak diburu warga. Keduanya dianggap sebagai kebutuhan dasar yang paling sensitif terhadap kenaikan harga di pasar.
Meski sukses besar, Teuku memastikan program GPM pada tahun 2026 akan mengalami sejumlah evaluasi mendalam, terutama terkait kemandirian ekonomi masyarakat.
Evaluasi 2026: Agar Masyarakat Tidak ‘Manja’
Teuku Mulya menekankan bahwa meski GPM tetap dilanjutkan, skema dan frekuensinya akan diukur kembali. Ia berharap masyarakat tidak menjadi terlalu bergantung pada subsidi pemerintah secara terus-menerus.
“Program GPM tetap berlanjut di 2026, tapi keberlanjutannya harus diukur. Jangan sampai masyarakat menjadi terlalu ‘manja’ karena terus disuguhkan pangan murah hasil subsidi,” jelasnya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga secara nyata. Harapannya, daya beli masyarakat meningkat sehingga mereka mampu membeli kebutuhan pokok tanpa harus selalu menunggu intervensi subsidi daerah.
“Idealnya, masyarakat dimampukan secara ekonomi agar bisa membeli kebutuhan tanpa subsidi. GPM memang tetap ada, namun teknisnya akan kita lihat kembali berdasarkan kontribusi terhadap warga dan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
Evaluasi ini dilakukan agar penggunaan anggaran daerah tetap efektif dan tepat sasaran, sembari mendorong produktivitas ekonomi di tingkat rumah tangga.
(Pandu)
