AKTUALITA.CO.ID _ Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri mengikuti acara entry meeting evaluasi perencanaan dan penghargaan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Jawa Barat tahun anggaran 2025, di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Bandung, Rabu (12/2/25).
Hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Adi Gemawan, Inspektur Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, para kepala daerah se-Jawa Barat. Pj. Bupati Bogor hadir didampingi Inspektur Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo.
Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri mengungkapkan, BPKP mulai bekerja di Kabupaten Bogor dari tanggal 12 Februari sampai dengan 18 Maret, yakni 20 hari kerja. Akan ada beberapa hal yang akan dilakukan evaluasi, yaitu sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Tim BPKP akan melakukan penilaian efisiensi dan efektifitas terhadap perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2025. Yang diselaraskan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,” ungkap Bachril.
Bachril berharap, kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar bersiap-siap untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan lima aspek yang akan dievaluasi BPKP. Mereka akan melakukan dengan sistem desk dan field evaluasi, ada juga evaluasi melalui dokumen, wawancara, dan observasi.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Adi Gemawan menjelaskan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi anggaran. BPKP bertugas untuk meninjau dan mengawasi pelaksanaan efisiensi yang dilaksanakan, agar memiliki pemahaman yang sama dalam perencanaan dan penganggaran.
“Optimalisasi, penghematan, efisiensi anggaran harus dilaksanakan, maka ini menjadi tugas kami untuk mengawasi. Peran kami membantu agar perencanaannya bisa sesuai dengan tujuan pembangunan,” jelas Adi.
Adi mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan haruslah dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan.
Mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat, Inspektur Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menuturkan, tahun ini merupakan awal mula pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jabar. Ada arahan Presiden Prabowo untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.
“Arahan ini penting untuk dilaksanakan, dimana pemerintah harus hemat sehingga mengurangi kebocoran anggaran, mengurangi belanja yang tidak penting, maka kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden,” ujar Eni.
Eni menambahkan, kegiatan ini dapat mengidentifikasi anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta memetakan anggaran sesuai dengan arah perencanaan pembangunan. Seluruh objek pengawasan wajib mengikuti atensi BPKP agar perencanaan dan penganggaran kedepan bisa lebih baik. (red)
