AKTUALITA.CO.ID – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan sejumlah masukan penting terkait pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik DPR RI yang berlangsung di Aula Yudistira, Lantai 2 Puskesmas Tanah Sareal, Jalan Kesehatan, Kota Bogor, Rabu (27/8/2025).
Dedie Rachim menjelaskan bahwa salah satu isu utama yang disoroti adalah interoperabilitas data kesehatan yang dinilai masih menjadi kendala di lapangan.
Menurutnya, Kota Bogor sebagai penyangga Jakarta telah berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik melalui 25 puskesmas, namun masih terdapat beban tambahan bagi tenaga kesehatan dalam menginput data akibat sistem yang belum terintegrasi.
“Kendala utama adalah di interoperabilitas. Kalau sistem ini sudah terpadu, maka data by name by address bisa langsung terdeteksi. Dengan begitu, intervensi kesehatan juga bisa lebih tepat sasaran, uangnya untuk apa, di mana, dan kepada siapa,” ujar Dedie Rachim.
Dedie Rachim juga menjelaskan bahwa Kota Bogor sudah mencatat capaian 21,6 persen dalam pelaksanaan CKG, menjadikannya daerah dengan capaian tertinggi di Jawa Barat dan nomor tiga se-Indonesia.
Ke depannya, Kota Bogor menargetkan untuk capai 36 persen di tahun ini.
“Semakin banyak masyarakat yang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan, maka semakin kuat pula data yang kita miliki untuk menyiapkan kebijakan yang lebih tepat ke depannya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi atas pencapaian Kota Bogor meski masih ditemukan sejumlah kendala teknis yang harus diperbaiki.
Menurutnya, keberhasilan Kota Bogor bisa menjadi contoh bagi daerah lain, karena Nihayatul menggambarkan Kota Bogor sebagai penunjang bagi Jakarta.
“Kami melihat fasilitas di Puskesmas Tanah Sareal cukup bagus, dan capaian Kota Bogor juga luar biasa. Tapi ada kendala yang bukan hanya terjadi di Bogor, melainkan di seluruh Indonesia, salah satunya soal input data yang terlalu berbelit-belit dan sistem Satu Sehat yang belum bisa mendeteksi by name by address,” ujar Nihayatul.
Nihayatul menjelaskan bahwa sistem data By Name By Address ini sangat penting untuk mendata pasien, karena apabila ada pasien yang terdeteksi memiliki penyakit tertentu, petugas bisa langsung menemukan nama dan alamat pasien tersebut. Namun, kendala dalam hal inilah yang mempersulit sistem pendataan di puskesmas.
Ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di puskesmas yang harus menangani banyak tugas sekaligus, mulai dari pemeriksaan di sekolah, lingkungan masyarakat, hingga kelompok lansia.
“Beban ini harus diimbangi dengan dukungan SDM yang memadai, karena CKG ini cakupannya luas, mulai dari bayi baru lahir, anak sekolah, hingga lansia. Bahkan aspek kesehatan jiwa juga harus mendapat perhatian,” katanya.
(Red)
