AKTUALITA.CO.ID – Menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun saat masa reses, DPRD Kabupaten Bogor menggelar audiensi bersama Pemerintah Kecamatan Klapanunggal serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Klapanunggal di Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Rabu (22/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, H. Junaidi Samsudin mengatakan, audiensi tersebut merupakan tindaklanjut dari berbagai usulan dan keluhan masyarakat yang diterima.
“Ini adalah hasil dari reses kami kemarin. Banyak sekali masukan dan usulan dari masyarakat yang memang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Kang Junsam sapaan akrabnya kepada Aktualita.co.id.
Menurutnya, terdapat enam persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah setempat untuk segera diselesaikan.
Persoalan pertama berkaitan dengan Jalan Lingkar Klapanunggal. Ia menjelaskan, jalan yang telah lama ada tersebut saat ini diklaim sebagai milik pihak perusahaan, yakni PT CML atau Cikopo Garden, sehingga perlu adanya penyelesaian status hukum dan pemanfaatannya.
Kedua, kata Kang Junsam, menyangkut perizinan sejumlah investor di Desa Lulut dan Desa Linggarmukti yang hingga kini belum dapat diterbitkan. Menurutnya, proses perizinan masih terkendala oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan beberapa pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan PT Indocement.
Permasalahan ketiga adalah kebutuhan pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Klapanunggal. Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 135 ribu jiwa, kecamatan tersebut saat ini hanya memiliki satu SMP Negeri.
“Harapan masyarakat, para kepala desa, dan Ibu Camat agar pembangunan SMP Negeri diprioritaskan pada tahun 2027. Insya Allah akan kami perjuangkan, atau paling lambat dapat terealisasi pada tahun 2028,” katanya.
Lebih lanjut, persoalan keempat terkait tanah bengkok milik Desa Bantarjati yang disebut saat ini dikuasai oleh pihak PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian DPRD untuk dicarikan penyelesaiannya.
Kelima, DPRD menerima laporan mengenai lahan milik investor yang akan digunakan untuk pembangunan perusahaan. Adapun persoalan keenam berkaitan dengan pengajuan hibah lahan dari PT Purna Bhakti Pertiwi kepada Desa Klapanunggal. Lahan tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas yang mendukung kepentingan masyarakat, termasuk untuk kebutuhan pembangunan oleh KDMP.
Menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, Junaidi menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Bogor akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Ketua DPRD tadi menyampaikan bahwa minggu ini kami akan menggelar rapat dengan dinas teknis. Minggu depan dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Mohon doa dari semua pihak agar seluruh permasalahan ini dapat segera ditemukan solusinya,” tutupnya.
(Retza)
