AKTUALITA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2024.
Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang hadir dan memberikan tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. “Hari ini saya menghadiri rapat paripurna LKPJ Bupati Bogor tahun 2024. Tadi banyak saran dan masukan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor, yang tentunya berasal dari fraksi-fraksi untuk kita tindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Rudi usai Rapat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (09/05/25).
Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, eksekutif dan legislatif merupakan mitra sejajar. Oleh karena itu, momen paripurna ini menjadi penting dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja bersama.
“Dari pimpinan DPRD menyampaikan kepada kami, Pak Bupati, kok tribunnya kosong? Harusnya, pada hari ini kita bersama – sama mempertanggung jawabkan kinerja, khususnya para pimpinan BUMD juga hadir karena BUMD menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudi.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang melakukan evaluasi serius terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada. Pemerintah telah menurunkan auditor publik untuk melakukan audit independen terhadap kinerja BUMD tersebut.
“Tujuannya satu, kita ingin BUMD hadir secara prima untuk menjadi lokomotif perekonomian daerah,” tegasnya.
Rudi menyatakan, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD akan segera dilakukan dalam waktu dekat. “Minggu depan kami akan langsung tindak lanjuti bersama SKPD-SKPD terkait berdasarkan usulan dari DPRD Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyampaikan sejumlah catatan penting dari DPRD terhadap LKPJ tahun 2024 yang berada pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Bachril Bakri dan Asmawa Tosepu.
“Ada beberapa catatan dari DPRD, tentu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah ke depan,” ujar Sastra.
Sastra menyebut, ada Beberapa rekomendasi DPRD di antaranya menyangkut proyek yang mengalami kelebihan bayar, proyek-proyek luncuran, serta evaluasi terhadap alokasi dan realisasi anggaran.
“Yang menonjol itu kelebihan bayar, luncuran, dan ada beberapa lainnya yang nanti bisa dicek,” terangnya.
Sastra juga menyoroti kinerja dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik), terkait pengelolaan dan realisasi anggaran tahun 2024.
“Dinas PUPR ada, Disdik ada, jadi banyak rekomendasi-rekomendasi dari DPRD untuk ke depan diperbaiki,” pungkas Sastra.
