AKTUALITA.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB, Hj. Nunur Nurhasdian, M.Pd, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2025-2026 di Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cariu, Rabu (11/2/2026).
Reses yang digelar secara perorangan ini menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan keluhan langsung, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Hj. Nunur menegaskan bahwa kehadirannya merupakan instruksi langsung dari Fraksi PKB untuk menjemput bola dan memastikan persoalan di masyarakat bawah terdengar hingga ke meja parlemen.
Persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN. Menanggapi keresahan tersebut, Hj. Nunur memberikan penjelasan yang edukatif agar warga tidak panik.
Ia, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah penghapusan program secara total, melainkan langkah cleansing data atau pembersihan data secara berkala oleh pemerintah agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Bagi warga yang status PBI-nya nonaktif namun masih masuk kategori tidak mampu, segera lapor ke pihak desa untuk validasi data. Kita sedang mengejar target Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bogor 100% pada tahun 2026 ini agar seluruh warga terjamin kesehatannya,” ujar Hj. Nunur.
Selain isu kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan tajam. Hj. Nunur melontarkan kritik konstruktif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor agar memberikan perhatian lebih pada wilayah timur, khususnya Kecamatan Cariu.
Ia, mendesak agar rehabilitasi bangunan SDN maupun SMPN yang kondisinya sudah memprihatinkan segera dimasukkan ke dalam skala prioritas anggaran. Menurutnya, infrastruktur yang layak adalah kunci utama kenyamanan belajar siswa.
Menutup rangkaian reses, srikandi PKB ini memastikan seluruh aspirasi yang masuk, dari yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Klapanunggal terkait layanan kesehatan gratis, perbaikan ruang kelas, pendidikan yang kurang merata dan bantuan-bantuan majelis taklim telah dicatat secara resmi untuk diperjuangkan dalam rapat Komisi dan koordinasi bersama dinas terkait.
“Semua masukan sudah kami kantongi. Ini adalah amanah yang akan kami suarakan di DPRD agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata demi kesejahteraan masyarakat Bogor,” pungkasnya.
(Deni Supriadi)
