AKTUALITA.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindaklanjuti secara serius dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi selama masa Lebaran, khususnya yang menimpa para sopir angkot di wilayah Puncak.
Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pemotongan dana kompensasi bagi para sopir angkot, yang disinyalir melibatkan oknum tertentu. Sastra menekankan pentingnya pengusutan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan Kepala Desa (Kades) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jangan sampai nanti ada dari ASN kita yang dianggap kurang baik,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (08/04/25).
Dirinnya menilai, transparansi dan kejelasan kronologi sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penanganan kasus tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang terlibat dan bagaimana peristiwa itu terjadi.
“Supaya jelas, terang seperti apa kronologinya dan tidak ada yang dirugikan,” cetusnya.
Lebih lanjut, Sastra menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah tegas yang telah diambil oleh Pemda. Ia juga mengapresiasi komitmen Bupati Bogor yang menyatakan akan menelusuri dan mengecek kebenaran informasi terkait dugaan pungli tersebut.
“Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa akan dicek lagi, akan dikroscek kebenarannya seperti apa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah disibukkan dengan maraknya kasus pungutan liar (pungli) yang mencoreng citra Bumi Tegar Beriman. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan telah mengambil langkah-langkah tegas dengan mengerahkan Tim Siber Pungli untuk mengusut kasus tersebut.
“Kami Pemkab Bogor telah mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami sudah bergerak melalui tim Siber Pungli Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
