AKTUALITA.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, akan terus mendukung upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor.
Ia menegaskan, bahwa penataan harus dilakukan secara tertib dan manusiawi, dengan memastikan ketersediaan tempat relokasi sebelum penertiban dilakukan.
“Kami dari DPRD tentu sangat mendukung penertiban pasar yang memang seharusnya tidak menjadi tempat berjualan. Apalagi kawasan Cibinong adalah pusat pemerintahan dan pintu masuk Kabupaten Bogor,” ujar Sastra, Selasa (15/4/25).
Namun, lanjut Sastra, penataan tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan yang matang, khususnya dalam hal penyediaan lokasi pengganti bagi para pedagang.
“Jangan sampai pedagang digusur tapi pemerintah belum menyiapkan tempat. Itu justru akan menimbulkan masalah sosial,” jelasnya.
Sastra menyebut, bahwa pada beberapa pasar, masih terdapat kios-kios yang masih belum terisi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, lanjut Sastra, pihaknya mendorong agar Pemkab Bogor segera melakukan koordinasi dengan pengelola pasar seperti Pasar Tohaga serta aparat dari Polres dan Kodim untuk memastikan proses relokasi berjalan baik.
Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum dalam pengelolaan pasar liar, Sastra menyebut hal tersebut juga menjadi perhatian.
“Makanya tadi Pak Bupati mengundang perwakilan dari Kapolres dan Dandim. Kita ingin melihat secara menyeluruh dan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada para pedagang,” ungkapnya.
Sastra juga menekankan, pentingnya sosialisasi yang menyeluruh sebelum tindakan penertiban dilakukan. Ia mengingatkan agar proses penataan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah.
“Kami sampaikan tadi, jangan ada tindakan kekerasan. Sosialisasikan dulu secara baik agar masyarakat tidak merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang jelas,” tutupnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, bahwa penataan ini bukanlah bentuk penggusuran, melainkan upaya penataan yang humanis dan terencana.
“Penataan ini akan kita lakukan secara bertahap. Kita telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada para pedagang,” ucapnya.
“Kita siapkan dulu kantong-kantong tempat berjualan yang layak, agar para PKL tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi mereka tanpa mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.
