AKTUALITA.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh.H. Achmad Ru’yat, M.Si mengadakan kegiatan kick off meeting penataan daerah, dalam rangka percepatan usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonimi Baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur. Percepatan itu untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksakan di Hotel Lorin, Desa Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor, Presidium Bogor Timur dan Presidium Bogor Barat, Selasa (19/9/23).
Ketua Presidium Bogot Timur Al Hafiz Rana mengaku sudah lelah berteriak untuk pemekaran wilayah Bogor Timur. Menurutnya, sampai saat ini pascapenandatanganan persetujuan pemekaran oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berkas tersebut masih duduk manis di meja menteri.
“ Persoalan yang harus ditempuh saat ini adalah mencabut aturan moratorium untuk pembentukan CDOB. Perjuangan kami dari tahun 2015 sampai saat ini kami masih optimis Bogor Timur bisa menjadi Kabupaten. Walaupun kadang kami lelah karena kurangnya dorongan dari para petinggi diatas sana yang memiliki kewenangan dalam hal ini,” ungkap Al Hafiz.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bogor daerah Pemillihan dua Achmad Fathoni sangat mengapresiasi adanya kegiatan kick off meeting. Dia berterima kasih kepada Achmad Ruyat yang memberi atensi untuk proses pemekaran, baik Bogor Timur maupun Bogor Barat.
“ Saya rasa ini jadi bukti komitmen beliau yang saat persetujuan pemekaran Botim di DPRD Provinsi Jawa Barat memimpin langsung sidang paripurna atas pemekaran di Kabupaten Bogor yang secara kajian sangat dibutuhkan dan persyaratan sudah sangat memenuhi,” tutur Fathoni.
Politisi PKS tersebut mengatakan, jika ada satu hal yang memang jadi catatan, mengapa masih belum mekar juga, salah satunya ialah adanya isu pemekaran termasuk untuk Bogor Barat dan Bogor Timur tidak menjadi visi dan perhatian dari Presiden Jokowi.
“ Jadi wajar kalo gak disetujui pembukaan moratorium, dibicarakan juga mungkin tidak ada,” tandasnya.
Jadi, sambung Aleg PKS tersebut, jelang Pemilu dan Pilpres menurutnya sangat tepat untuk mengangkat kontrak politik dengan Capres. Apakah dia siap menjadikan isu Pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat sebagai atensi dan agenda pentingnya. Termasuk juga kontrak dengan para caleg dan partainya.
“ Kemudian yang kedua, perlu adanya gerakan bersama yang kompak dari semua elemen masyarakat, politisi dan pemerintah untuk bersama-sama mengangkat isu pemekaran, sehingga dapat atensi pusat dan mengkoordinasi gerakan,” cetusnya.
Dia menjelaskan, perlu ada usaha perencanaan pengembangan wilayah di kedua CDOB dari sekarang untuk menyiapkan saat pemekaran disetujui. Perlu kajian-kajian pemekaran desa dan kecamatan, juga perencanaan infrastruktur pendukungnya, serta perlu kajian penyiapan draft RPJPD dan RPJMD CDOB yang akan jadi acuan awal saat masa persiapan, yang ditentukan 3 tahun dan bisa diperpanjang jadi 5 tahun, sehingga bisa langsung bergerak.
“ Sekali lagi, saya apresiasi agenda hari ini, tapi berharap ada tindaklanjutnya,” pungkasnya mengakhiri.
** Nay Nur’ain
