AKTUALITA.CO.ID – Dinas Pendidikan Kota Bekasi tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi gelaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Pasca terbitnya Keputusan Wali Kota Nomor: 400.3/Kep.245-Disdik/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Online Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026, Disdik Kota Bekasi terus melakukan sosialisasi SPMB melalui beragam kegiatan dan penyebaran spanduk atau backdrop.
Belum meratanya sebaran SMP Negeri di tiap kelurahan Kota Bekasi masih menjadi problem klasik keluhan masyarakat, terutama warga Kecamatan Pondok Melati dan di Kelurahan Jatirasa Jatiasih. Dengan kondisi pemukiman yang padat, mereka kesulitan mendaftarkan anaknya karena terkendala pada sistem Jalur Zonasi.
Salah warga Andi (45) Pondok Gede Permai (PGP) Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, mengeluhkan kesulitan dalam mendaftarkan anaknya sekolah ke SMP Negeri. Sebab sebelumnya pun anak yang pertama juga tak mendapat SMP Negeri karena di wilayahnya tak memilikinya.
“Walau nilai ujian anak pertama saya bagus pada PPDB Online 2023, pada akhirnya tak bisa masuk di SMP Negeri di Kelurahan sekitar karena terkendala jarak zonasi dan beda domisili. Nah saya juga bingung nanti anak kedua mengalami hal serupa di tahun 2026 ini,” curhat Andi kepada awak media.
Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, S.E., cukup diakui seperti di Kelurahan Jatirasa belum ada SMP Negeri. “Warga Jatirasa mendaftarkan anaknya bertumpuk di SMP Negeri 9 yang berada di Kelurahan Jatiasih,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, belum meratanya penyebaran SMP Negeri di Kelurahan menjadi penyebab SPMB jalur zonasi masih sulit. “Keluhan banyak di laporkan oleh warga Kelurahan jatirasa,” ungkapnya.
“Tapi kita juga dorong supaya bisa dianggarkan di tahun 2027 untuk pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Jatirasa dan juga kelurahan lain yang belum memilikinya,” ucapnya.
Ini baru awal, kata bang Madong sapaan akrab Ahmadi, ini baru awal masalah persiapan PPDB atau SPMB ini. “Nanti kita akan bahas secara serius terkait Rombel dan Zonasi di Kota Bekasi,” tuturnya.
Mudah-mudahan, masih kata politisi PKB ini, juga merasa bersyukur mendapat kabar setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
“Bahwasanya dibalik dinamika dan kapasitas yang ada, disdik mendapat gelar terbaik kedua se-Jawa Barat PPDB atau SPMB dengan minimnya komplain masyarakat,” tambahnya. (ADV)
