AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah mulai mengandalkan dua mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yakni belanja pemerintah dan penguatan sektor swasta. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan likuiditas perbankan serta percepatan penyaluran kredit ke sektor produktif agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat dan merata.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). Menurutnya, pemerintah ingin memastikan dana yang tersimpan di perbankan dapat lebih aktif mengalir ke masyarakat dan dunia usaha.
“Selain belanja pemerintah, kami memastikan uang di perekonomian cukup. Karena itu, perbankan didorong untuk lebih agresif menyalurkan kredit agar sektor swasta ikut bergerak,” ujar Menkeu.
Ia menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen memang menantang, namun tetap realistis apabila dunia usaha mendapat dukungan likuiditas, akses pembiayaan yang kompetitif, serta kemudahan investasi.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah telah memindahkan dana sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha dan sektor produktif.
“Angka 8 persen bukan hal yang mustahil. Yang terpenting adalah memastikan sektor swasta memiliki kecukupan dana untuk berkembang,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Satgas lintas kementerian ini bertugas menyelesaikan berbagai hambatan investasi, mulai dari persoalan perizinan hingga koordinasi antar instansi.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor. Fasilitas tersebut akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan kisaran bunga sekitar 5–6 persen.
Menurut Menkeu, langkah-langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
(Deni Supriadi)
AKTUALITA.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam penanganan perkara dugaan korupsi terkait penerimaan upah pungut di lingkungan Dinas Badan Pengelolaan...
Read moreDetails
