AKTUALITA.CO.ID – Suasana memanas mewarnai agenda pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan versi Farizan
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di PAVO Resort And Sport Center, Citaringgul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jumat (12/12/25), sempat mencekam setelah muncul penolakan dari sejumlah organisasi kepemudaan.
Dari pantauan aktualita.co.id, puluhan organisasi kepemudaan (OKP) memadati pintu gerbang lokasi pelantikan. Kehadiran dua kubu kepengurusan yang saling mengklaim legalitas memicu ketegangan di area tersebut.
Ketegangan memuncak karena banyak OKP menilai kepengurusan yang akan dilantik tersebut tidak sah. Mereka mempertanyakan keabsahan musyawarah daerah (musda) dan legalitas organisasi yang mengatasnamakan KNPI versi Farizan.
Ketua SEFMI Kabupaten Bogor Ramdhani Agung menegaskan bahwa situasi yang terjadi memperlihatkan adanya oknum yang memanfaatkan pemuda Bogor untuk kepentingan tertentu.
“Pada malam hari ini kita melihat ada oknum-oknum pemuda yang dijadikan alat kepentingan untuk memecah belah Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada Aktualita.co.id dilokasi.
Menurutnya, pemuda Kabupaten Bogor tengah berada dalam fase baik, namun justru muncul upaya merusak dengan menggunakan dalih KNPI. Ia menegaskan bahwa KNPI yang sah dan diakui adalah KNPI di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa pihak yang hendak melaksanakan pelantikan sebelumnya telah mengakui di hadapan aparat dan OKP bahwa kegiatan tersebut tidak akan dilaksanakan, karena tidak mengantongi izin resmi.
“Mereka sudah mengatakan untuk tidak melaksanakan pelantikan, dan itu sudah disepakati. Mereka pun tidak memiliki izin, hanya surat masuk, tanpa izin dari Polres maupun Polsek,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa, kubu tersebut tidak mampu mengonfirmasi OKP mana saja yang menjadi dasar legitimasi kepengurusan mereka.
“KNPI adalah wadah berhimpunnya OKP. Tetapi ketika ditanya OKP apa saja yang mereka bawa, mereka tidak bisa jawab. Bahkan data pun tidak mereka punya,” tegasnya.
Ramdhani menilai hal ini menguatkan dugaan bahwa Musda KNPI yang mereka gelar sebelumnya adalah ilegal.
Kemudian muncul informasi bahwa kubu Farizan tetap melakukan prosesi tersebut. Ramdhani menegaskan bahwa jika hal itu benar terjadi, maka pelantikan tersebut jelas ilegal.
“Kalau mereka tetap melaksanakan, mohon maaf, itu jelas ilegal. Karena di luar perjanjian dan sepengetahuan semua pihak yang hadir, tidak pantas seorang calon ketua KNPI tidak memegang komitmen atas ucapannya sendiri,” tegasnya.
Ia memastikan pihaknya bersama OKP yang lain dan Ketua KNPI Kabupaten Bogor yang menurutnya sah Wahyudi Chaniago akan mengkaji langkah strategis sebagai tindak lanjut.
“Kita akan kaji bersama Ketua Wahyudi dan OKP lain, apakah akan menempuh jalur hukum atau melakukan konsolidasi lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut versi Ketua KNPI Kabupaten Bogor Farizan menjelaskan bahwa pelantikan tetap dilakukan meskipun dalam kondisi terbatas.
“Kondisi saat ini seharusnya kita melaksanakan pelantikan di gedung PAVO. Tapi karena keadaan mendesak, kami tidak bisa melanjutkan di dalam ruangan. Kami bersama DPD KNPI Jabar akhirnya melakukan pelantikan di area PAVO dekat kolam renang,” ujar Farizan.
Ia menegaskan, pelantikan tetap sah secara hukum organisasi karena Surat Keputusan (SK) kepengurusan telah dibacakan lengkap.
“Pelantikan ini hanya seremoni karena musda sudah dilaksanakan. SK dibacakan dari awal sampai akhir. Jadi keputusan ini sah dalam mata hukum. Hari ini sah pelantikan KNPI Kabupaten Bogor,” katanya.
Kondisi yang tidak kondusif, kata Farizan, menyebabkan jumlah peserta yang hadir terbatas, hanya sekitar 15 sampai 20 orang yang dilantik.
Lebih lanjut, Farizan juga menyoroti adanya aksi sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang dianggap menghambat acara tersebut.
“Menurut kami, itu penjagalan terhadap pelaksanaan pelantikan. Kami sangat dirugikan karena sudah membooking tempat, tapi tidak bisa melaksanakan pelantikan secara normal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ia menilai pemerintah seharusnya bisa mengakomodir seluruh pemuda tanpa pengecualian, terlebih KNPI versi Farizan mengklaim memiliki dasar legalitas yang jelas.
“Pemuda memiliki hak yang sama. Legal standing kami jelas, dari Provinsi Jawa Barat. Ketua Umum kami adalah Rohmat Hidayat, dan Ketua Umum DPP KNPI Indonesia adalah Dr. Ali Hanafiah yang saat ini menduduki kantor KNPI Indonesia,” tegasnya.
Farizan memastikan pihaknya akan membawa persoalan ini ke para pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor untuk menunjukkan legalitas kepengurusan mereka.
“Kami akan membawa ranah ini lebih lanjut dan menunjukkan SK kami kepada stakeholder di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
(Retza)
