AKTUALITA.CO.ID – Rencana pembangunan Jalan Puncak II yang sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hanya omongan belaka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini pembangunan jalan tersebut belum ada kejelasan, karena dokumen Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut hingga kini belum juga rampung.
Kondisi ini menjadi sorotan publik, mengingat pembangunan Jalan Puncak II merupakan salah satu program yang sempat disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.
Sorotan terkait batalnya penganggaran itu juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin. Ia mengatakan, persoalan pembangunan Jalan Puncak II memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
”Hal itu tadi juga sudah kami bahas. Memang kewenangannya ada di provinsi. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur melalui media sosial, DED-nya memang belum selesai. Kalau itu memang kewenangan pihak provinsi,” ujar Junaidi kepada Aktualita.co.id, di Cibinong, Senin (25/05/26).
Ia mengatakan, pihaknya akan terus mendorong anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor agar terus mengawal rencana tersebut hingga dapat direalisasikan.
”Dorongan kami kepada teman-teman DPRD di provinsi agar pembangunan ini terus diperjuangkan hingga terwujud. Bahkan berdasarkan informasi dari anggota dewan dapil Kabupaten Bogor di provinsi, pembangunan Jalan Puncak II seharusnya mulai dilaksanakan pada 2027. Namun kenyataannya saat ini justru belum dianggarkan, sehingga tentu kami sedikit kecewa,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, Bupati Bogor belum memberikan komentar lebih jauh terkait persoalan tersebut lantaran kebijakan pembangunan Jalan Puncak II sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
”Dari pak bupati sendiri juga saya tanyakan, beliau belum bisa berkomentar karena itu memang kebijakannya gubernur,” tandasnya.
Batalnya penganggaran Jalan Puncak II di tahun 2026 ini pun menimbulkan tanda tanya besar, di tengah masyarakat Kabupaten Bogor yang telah lama menantikan realisasi proyek strategis tersebut sebagai upaya mengatasi kemacetan kronis di jalur Puncak.
(Retza)
Tajuk oleh: Billy/Nay Ada Apa dengan KPK? Penilaian kurang berani terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Indonesian Police Watch (IPW) mungkin ada benarnya. Perbedaan perlakuan KPK kepada dua...
Read moreDetails
