AKTUALITA.CO.ID – Kurang optimalnya fungsi polder sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah Kota Bekasi mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bekasi. Kapasitas sejumlah Polder dinilai belum efektif menampung lonjakan debit air saat musim penghujan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, H. M. Saifuddaulah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses kajian teknis dan perencanaan pembangunan polder agar sesuai dengan hasilnya yang komprehensif.
“Kajian harus benar-benar dilakukan oleh ahli tata air, sehingga dalam proses pembuatan polder dilakukan sesuai kebutuhan dan manfaatnya,” ujar Saifuddaulah di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (23/2/26).
Menurutnya, perencanaan pembangunan polder seharusnya dikomunikasikan kepada DPRD sejak awal, koordinasi antara eksekutif dan legislatif penting agar proses pengawasan berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan yang sinkron.
“ Dengan begitu jika ada kekeliruan prosesnya sudah melibatkan dewan sejak awal,” cetusnya.
Saifuddaulah menambahkan, DPRD kerap meminta data kualifikasi pihak ketiga yang mengerjakan proyek polder. Ia menekankan pentingnya standar klasifikasi dan spesifikasi teknis yang jelas, mulai dari bahan baku, metode pelaksanaan hingga standar operasional yang digunakan.
“Harus ada klasifikasi yang jelas dan standar pelaksanaan yang terukur. Saat SPK diterbitkan, spesifikasi teknisnya juga harus transparan dan diketahui oleh DPRD,” tegasnya.
Lanjut Ia, transparansi proyek juga perlu diwujudkan melalui pemasangan papan informasi anggaran dan detail pekerjaan di lokasi proyek. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui pelaksana proyek serta besaran anggaran yang digunakan.
“Sering kali di lapangan tidak ada papan informasi proyek, padahal itu bentuk transparansi. Harusnya dicantumkan dalam surat penunjukan pekerjaan kepada pihak ketiga,” katanya. (ADV)
