AKTUALITA.CO.ID – Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Senin (26/5/25). Hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, serta Inspektur Kabupaten Bogor.
Perlu diketahui, Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Pemkab Bogor terakhir meraih opini WTP pada LKPD Tahun 2020. Dalam tiga tahun berturut-turut (2021–2023), Pemkab hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemkab Bogor kembali berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, rekan-rekan DPRD Kabupaten Bogor, serta seluruh elemen masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa.
“Setelah terakhir tahun 2020 kita memperoleh opini WTP, kemudian sempat mendapatkan WDP secara berturut-turut, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme,” ujar Bupati Bogor.
Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan momentum kebangkitan seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kembali diraihnya opini WTP, Rudy mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk lebih ikhlas dan sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
“Hari ini kita mulai bekerja dengan hati. Laksanakan setiap program dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita yakin Kabupaten Bogor ke depan akan menjadi daerah yang lebih istimewa dan membanggakan,” tegasnya.
Meskipun demikian, Bupati Bogor juga menyoroti bahwa masih ada rekomendasi-rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan. Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor akan serius menyelesaikannya.
Menjawab pertanyaan mengenai strategi untuk mempertahankan opini WTP ke depan, Rudy Susmanto menyampaikan pentingnya kolaborasi, sinergi, dan konsistensi dalam melaksanakan program-program pembangunan.
“Langkah ke depan adalah menyelesaikan persoalan yang ada, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan terus memperbaiki sistem. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Di balik pencapaian ini ada banyak sosok tak terlihat dari tukang kopi, petugas kebersihan, satpam, dan semua yang telah melayani dengan penuh dedikasi. Maka layanilah masyarakat Kabupaten Bogor ke depan dengan lebih baik lagi,” bebernya.
Katanya, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses pelayanan publik, demi mewujudkan Bogor yang lebih maju dan sejahtera.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian ini.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra.
Ia menambahkan bahwa opini WTP merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan opini profesional atas kewajaran informasi yang disajikan.
“Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, meskipun jika ditemukan, akan dicantumkan dalam laporan, terutama yang berdampak pada potensi kerugian negara,” jelas Eydu.
Menurutnya, pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah serta menjadi dorongan bagi Pemkab Bogor untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
