AKTUALITA.CO.ID – Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi memberikan pandangan terkait kasus yang tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Bogor.
Menurutnya, terdapat tiga kekhawatiran yang perlu menjadi perhatian bersama di tengah belum adanya penjelasan resmi KPK.
“Pandangan saya pertama, terus terang ada kekhawatiran masyarakat terjebak pada tiga situasi,” ujar Yusfitriadi.
Ia menjelaskan, kekhawatiran pertama adalah masyarakat terjebak dalam informasi yang belum tentu kebenarannya. Jika informasi itu kemudian dijadikan rujukan tanpa adanya kepastian, menurutnya kondisi itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Karena di masyarakat itu ada pendukung si A, si B, ada macam-macam. Itu akan bermasalah,” katanya.
Kekhawatiran kedua, lanjut Yusfitriadi, berkaitan dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. “Ada kekhawatiran cukup kuat tidak optimalnya pelayanan pemerintah dari semua level kepada publik. Karena memang dibayang-bayangi oleh isu ini,” jelasnya.
Yusfitriadi juga mengingatkan adanya potensi isu tersebut dimanfaatkan sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu.
“Saya khawatir isu ini digoreng untuk dijadikan komoditas politik. Tentu untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika politik di Kabupaten Bogor cukup kompleks. Masing-masing partai politik maupun kelompok politik memiliki kepentingan dan orientasi yang berbeda.
“Di Kabupaten Bogor ini dalam konteks politik kekuasaan itu tidak hanya satu, dua, tiga. Bahkan sangat mungkin partai-partai politik yang minimal ada di parlemen itu punya orientasi politik masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, perbedaan perspektif dan kepentingan juga dapat terjadi di internal partai politik. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat isu semakin panjang apabila tidak segera mendapatkan kejelasan.
“Kalau isu ini sampai kapan tidak ada kejelasan informasi, maka akan semakin panjang tunggangan-tunggangan politiknya,” ujarnya.
Untuk mencegah berkembangnya spekulasi, Yusfitriadi menilai KPK perlu segera memberikan penjelasan resmi mengenai kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan kepastian apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT), pemanggilan pihak tertentu, penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik), atau berawal dari pengaduan masyarakat.
Ia menyebut setidaknya ada lima hal penting yang perlu dijelaskan KPK kepada publik.
Pertama, kronologi mengapa KPK melakukan kegiatan di Kabupaten Bogor. Kedua, kegiatan apa yang dilakukan KPK di Bogor. Ketiga, siapa pihak atau objek hukum yang menjadi lokus kegiatan tersebut. Keempat, barang bukti apa yang telah diperoleh, dan kelima, apakah sudah ada tersangka atau belum.
“Lima hal itu yang disebut pernyataan resmi. Karena selama ini baru potongan-potongan, itu pun baru jubir belum pimpinan pimpinan tinggi KPK,” ungkapnya.
Ia berharap penjelasan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan KPK sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
“Biasanya kalau pernyataan resmi, ketua KPK, pimpinan KPK yang ngomong. Berjajar, yang ngomong di situlah dari lima hal itu disampaikan. Sampai hari ini itu tidak ada,” katanya.
Yusfitriadi menilai, selama belum ada penjelasan resmi mengenai substansi perkara, informasi yang beredar seharusnya tidak langsung dianggap sebagai fakta hukum.
“Kalau kemudian sampai hari ini enggak ada, maka saya menganggap ini isu. Dan ketika ini isu, berarti belum menjadi fakta hukum,” ujarnya.
Yusfitriadi juga meminta unsur pemerintahan di Kabupaten Bogor mengambil peran dalam menjaga ketenangan masyarakat.
“Penting bagi aparatur pemerintahan. Yang disebut pemerintahan itu DPRD dan eksekutif. Kalau pemerintah doang kan cuma bupati saja. Tapi kalau pemerintahan, DPRD Kabupaten Bogor termasuk Forkopimda. Jadi cukuplah menyatakan bahwa ini isu, kita tunggu, masyarakat aman, pelayanan harus berjalan. Terbuka saja ke publik. Forkopimda itu mengambil peran menyampaikan kepada publik,” katanya.
Iaa kembali menegaskan pentingnya KPK segera memberikan kejelasan mengenai perkara yang tengah didalami di Kabupaten Bogor.
“Pertama adalah KPK, segeralah. Mau diapakan sih ini? Karena kalau enggak diberikan ujung, spekulasi akan terus. Dan itu akan mengganggu stabilitas kepercayaan antar kelompok, antar publik ke pemerintah, pemerintah ke publik, pemerintah ke media, media ke pemerintah,” tandasnya. (Retza)
