AKTUALITA.CO.ID _ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih opini kualitas tertinggi pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Dengan memperoleh nilai 96,15 poin yakni kategori A atau zona hijau dengan opini kualitas tertinggi.
Pj.Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut secara langsung dari Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (14/5/24). Hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan di beberapa unit pelayanan di lingkungan Pemkab Bogor.
Untuk diketahui, unit lokus penilaian penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya UPT Puskesmas Citeureup dengan nilai 98.99 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. UPT Puskesmas Cimandala dengan nilai 97.47 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Sosial dengan nilai 97.35 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Kesehatan dengan nilai 96.76 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 95.61 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Pendidikan dengan nilai 94.29 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 92.55 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.
Pj.Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, pada tahun 2022, hasil penilaian untuk pelayanan publik di Kabupaten Bogor sebesar 79,53 poin, berada di zona hijau dengan opini kualitas tinggi. Alhamdulillah, untuk tahun 2023 ini, hasil penilaian untuk pelayanan publik di Kabupaten Bogor meningkat signifikan menjadi 96,15 poin, berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi.
“Dengan demikian ada perbaikan dan peningkatan selain dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dalam penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, penilaian pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan hasil Indeks Inovasi Daerah,” ungkap Asmawa.
Asmawa menuturkan, penyampaian hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan wujud dukungan tim Ombudsman kepada kami, untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang berkeadilan tanpa diskriminasi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor.
“Hasil penilaian ini menjadi penyemangat kami semua agar terus meningkatkan pelayanan yang terbaik, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, pada bulan April 2024, Pemkab Bogor berhasil meraih penghargaan yakni juara pertama pada penganugerahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2024 kategori Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tahun 2023, meraih penghargaan kearsipan karena mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan kategori “A” atau memuaskan dan memperoleh kinerja terbaik di Provinsi Jawa Barat. Dan penghargaan lainnya terkait reformasi birokrasi.
“Di akhir tahun 2023 kami berhasil memperoleh predikat kabupaten sangat inovatif, dalam Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Asmawa Tosepu.
Semnatara, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan memberikan apresiasi kepada Pemkab Bogor atas capaian penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Karena terjadi terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023.
“Ini prestasi yang luar biasa, saya minta terus dipertahankan bahkan terus ditingkatkan lagi. Harapannya tahun 2024 bisa menjadi yang terbaik di Jawa Barat bahkan di tingkat nasional,” kata Dedy.
Ia juga menerangkan, Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia dan wilayah yang luas, mengelolanya bukan hal yang mudah. Berbagai inovasi terus dilakukan, menunjukkan komitmen Pemkab Bogor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Hadir pada kegiatan tersebut, Pj. Bupati Bogor, Asisten Administrasi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, para kepala dinas, jajaran Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya dan Pemkab Bogor.
*Rezza
