AKTUALITA.CO.ID – Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Klapanunggal menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) II Masa Sidang III Tahun 2025–2026 yang digelar di Kecamatan Klapanunggal, Rabu (15/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam, mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD Dapil II hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari rangkaian reses yang berlangsung sejak Senin hingga Rabu, pihaknya menerima lebih dari 60 usulan dari sekitar 27 pengusul.
Menurut Junsam, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan sektor pendidikan. Berbagai kebutuhan yang disampaikan meliputi pengadaan mebel sekolah, rehabilitasi ruang kelas yang tidak layak, pembangunan pagar sekolah, hingga penyediaan sarana olahraga.
“Alhamdulillah, tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil II mengadakan reses di Kecamatan Klapanunggal. Dari hasil reses sejak Senin sampai hari ini, kami menerima lebih dari 60 usulan. Mayoritas usulan berasal dari sektor pendidikan, mulai dari mebeler, ruang sekolah yang tidak layak, pagar sekolah hingga lapangan olahraga,” ujar Junsam.
Ia menjelaskan, Kecamatan Klapanunggal baru bergabung ke Dapil II pada tahun 2023. Karena itu, menurutnya masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi secara maksimal.
“Klapanunggal baru masuk ke Dapil II pada 2023. Mungkin pada periode sebelumnya masih banyak yang belum maksimal. Karena sekarang sudah menjadi bagian dari Dapil II, kami sepakat bersama seluruh anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Klapanunggal semaksimal mungkin,” katanya.
Junsam mengaku prihatin setelah mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih minimnya fasilitas pendidikan di wilayah tersebut, termasuk jumlah sekolah negeri yang dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk.
“Hasil reses tadi membuat kami prihatin, bahkan bisa dibilang miris. Banyak sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. SMP Negeri di Klapanunggal hanya satu, sementara jumlah penduduknya sudah sekitar 100 ribu jiwa. Walaupun sekarang ada program Sekolah Rakyat, kebutuhan pendidikan tetap harus menjadi perhatian serius. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, tujuh anggota DPRD Dapil II sepakat membentuk tiga tim untuk melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai usulan prioritas yang disampaikan masyarakat.
Tim pertama dipimpin langsung oleh Junaidi Samsudin dengan fokus meninjau kondisi sekolah dasar yang dinilai paling mendesak mendapatkan bantuan. Tim kedua dipimpin oleh Ansori untuk meninjau kondisi SD Negeri Lulut, sedangkan tim ketiga bertugas melihat kondisi fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas yang dilaporkan sudah tidak layak dan membutuhkan pembangunan ruang pelayanan baru.
Dalam kunjungan ke SD Negeri Cikahuripan 1, Junsam mengaku menemukan kondisi fasilitas belajar yang sangat memprihatinkan.
“Kami melihat langsung bangku dan meja belajar yang sudah sangat tua, banyak yang rusak dan ditambal. Sudah sekitar tujuh tahun sekolah ini tidak mendapatkan bantuan mebeler. Bahkan sebagian bangku yang digunakan sekarang merupakan sisa dari sekolah lain yang menerima bantuan pemerintah. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SD Negeri Cikahuripan 1, Didin Suhardiman, berharap hasil kunjungan para anggota DPRD dapat ditindaklanjuti sehingga kebutuhan sekolah bisa segera direalisasikan.
“Kami menaruh harapan besar kepada para anggota DPRD agar usulan ini dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang sehingga bisa direalisasikan, minimal pada tahun 2026 atau paling lambat tahun 2027,” kata Didin.
Ia menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya saat ini memiliki 24 rombongan belajar (rombel), namun hanya tersedia 16 ruang kelas. Selain itu, kebutuhan mebeler baru juga sangat mendesak untuk menunjang proses belajar mengajar.
“Kami berharap pada tahun 2026 minimal bantuan mebeler untuk delapan rombel dapat diberikan kepada SD Negeri Cikahuripan 1. Selama ini kami selalu mengusulkan melalui Musrenbang maupun langsung ke Dinas Pendidikan, namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut,” tuturnya.
Melalui hasil reses tersebut, DPRD Kabupaten Bogor Dapil II berkomitmen mengawal berbagai aspirasi masyarakat Klapanunggal, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.
(Deni Supriadi)
