Aktualita.co.id – Polemik dampak proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Cijurey kembali memanas. Setelah aksi protes warga yang menuntut perbaikan jalan rusak akibat lalu lintas kendaraan proyek, kini giliran anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi NasDem Rudi Sabana angkat suara dengan tegas.
Dalam rapat mediasi yang digelar di Kecamatan Jonggol pada Sabtu (12/07/25), Rudi Sabana menyatakan bahwa dirinya sudah mendengar keluhan warga sejak lama dan sudah mendengar jawaban dari BBWS empat bulan lalu. Menurutnya, kini bukan lagi saatnya sekadar konsultasi dan koordinasi, melainkan saatnya untuk bertindak nyata.
“Sebetulnya apa yang disampaikan pihak BBWS itu sudah saya dengar sejak empat bulan lalu. Tapi, tidak keluar dari Pak Tedi maupun Pak Willy. Sekarang bukan saatnya lagi verifikasi, konsultasi, koordinasi. Sekarang waktunya bergerak untuk memperbaiki, dan lakukan apa yang di inginkan masyarakat,” tegasnya.
Rudi juga mengungkapkan bahwa dirinya bahkan telah lebih dulu mengambil inisiatif dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kala itu, sejumlah perwakilan desa di Kecamatan Cariu yang juga terdampak proyek Bendungan Cibeet – Cijurey turut diundang dalam rapat bersama instansi terkait seperti BBWS Citarum dan Dinas PUPR.
“Saya sendiri punya keluarga di Sukamakmur, saya tahu betul kondisinya. Jalan rusak, licin saat hujan, berlubang di sana-sini. Bukan hanya soal materi, ini soal nyawa. Banyak warga jatuh dari motor. Jadi saya mohon secepatnya, mau perawatan, mau peningkatan, kita harus memikirkan nasib Masyarakat Kabupaten Bogor. Khususnya yang masyarakat yang terdampak oleh pembangunan bendungan yang berada di lokasi,” terangnya.
Rudi Sabana menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Daerah akan terus mengawal dan melindungi masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional.
“DPRD dan Pemkab Bogor punya kewajiban moral dan politik untuk memastikan masyarakat hidup aman dan nyaman. Kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Sebelumnya, menyusul aksi protes warga, Pemerintah Kecamatan Jonggol memfasilitasi pertemuan mediasi antara warga, pihak kontraktor, dan BBWS Citarum. Camat Jonggol, Andri Rahman, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons atas keresahan masyarakat akibat dampak buruk proyek yang dirasakan secara langsung.
“Menanggapi aksi warga kemarin, kami mempertemukan seluruh pihak terkait – dari BBWS Citarum, kontraktor, kepala desa, hingga DPRD. Alhamdulillah, dari pertemuan ini, pihak BBWS dan kontraktor menyatakan siap bertanggung jawab,” kata Andri.
Pertemuan ini juga melibatkan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur dan sejumlah kepala desa dari wilayah yang terdampak. Dalam forum itu, para warga yang di wakili Kepala Desanya menyampaikan keluhan utama mereka, yakni kenyamanan yang terganggu dan kerusakan jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
