AKTUALITA.CO.ID – Masa jabatan Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi telah memasuki 11 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berupaya melakukan perbaikan di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengakui, hingga saat ini pembangunan dan pembenahan belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Bogor menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan.
“Kalau menuntaskan belum. Butuh waktu, butuh proses. Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama,” ujar Rudy Susmanto, Senin (12/1/2026).
Meski demikian, Rudy menyampaikan sejumlah progres penting yang telah dan akan dicapai Pemkab Bogor. Salah satunya di sektor kesehatan, di mana pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 100 persen.
“Insya Allah pada 2026 nanti, Dinas Kesehatan akan menyampaikan kepada publik bahwa Kabupaten Bogor sudah mencapai UHC 100 persen,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Rudy menegaskan bahwa pembenahan tata kelola sistem pendidikan sudah mulai dilakukan. Selain itu, perbaikan infrastruktur sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Dari sisi sistem pendidikan, tata kelola sudah mulai kita perbaiki bersama-sama. Kemudian dari sisi infrastruktur, kita kejar untuk menyelesaikan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” katanya.
Rudy menambahkan, meskipun dalam waktu 11 bulan belum seluruhnya tuntas, Pemkab Bogor terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan, dapat dipersiapkan lebih baik sejak awal.
Terkait progres perbaikan infrastruktur pendidikan, Rudy menjelaskan percepatan pembangunan akan lebih optimal dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan postur APBD 2025 telah disahkan sebelum dirinya dan wakil bupati dilantik.
“Kami dilantik pada 20 Februari 2025, sementara APBD sudah disahkan pada 30 Desember 2024. Maka tahun 2026 menjadi momentum bagi kami untuk mengejar ketertinggalan, khususnya infrastruktur pendidikan yang belum tuntas,” bebernya.
Pada tahun 2026, Pemkab Bogor menetapkan dua fokus utama di bidang pendidikan. Pertama, perbaikan dan peningkatan infrastruktur sekolah. Kedua, penyempurnaan sistem pendidikan agar lebih merata dan berkeadilan.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Rudy memastikan, pemerintah daerah akan menanggung biaya pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri namun diterima di sekolah swasta.
“Nanti pada saat Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP, bagi masyarakat tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri tetapi diterima di sekolah swasta, maka biayanya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bogor berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor dapat terus meningkat dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat semakin merata pada tahun 2026.
(Pandu)
