AKTUALITA.CO.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator kinerja pembangunan. Hasilnya, sejumlah indikator strategis menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mengalami peningkatan. Tak hanya itu, tingkat inflasi tercatat menurun, diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
“Harus terus dikuatkan, jadi tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama dan ada rencana-rencana kegiatan yang akan mengakselerasi penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, termasuk pembangunan infrastruktur, serta bidang pendidikan dan sosial,” ujar Dedie, di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).
Dedie menjelaskan, indikator-indikator tersebut akan menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan Kota Bogor ke depan. Salah satu fokus utama Pemkot Bogor adalah membuka lebih banyak lapangan kerja.
Menurutnya, peningkatan lapangan kerja harus didukung oleh kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, sehingga investasi dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja.
“Kita akan membuka lapangan kerja sebagai salah satu prioritas ke depan. Peningkatan lowongan pekerjaan ini harus diikuti dengan kemudahan perizinan, jadi memang ada keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya tadi kami kumpulkan dan semua sepakat untuk terus menggelorakan semangat untuk Bogor yang lebih baik lagi ke depan,” ucapnya.
Selain itu, kata Dedie, Pemkot Bogor juga akan melakukan perbaikan data terpadu pada tahun 2026 guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Hal ini penting karena selama ini berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi.
Dedie juga mencontohkan, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan beras seringkali diterima oleh keluarga yang berbeda akibat ketidaksinkronan data.
“Kalau datanya tidak sinkron, penerima PKH keluarga A, penerima PBI keluarga B, KIP keluarga C, dan bantuan beras keluarga D. Nah, kita inginnya kalau datanya betul, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka yang diintervensi adalah satu keluarga, sehingga dalam kurun waktu tertentu dia bisa keluar dari prasejahtera menjadi sejahtera,” pungkasnya.
(Retza)
