AKTUALITA.CO.ID _ Bukan hanya Direktur PT Ferry Sonneville yang telah dilaporkan seorang ibu rumah tangga Komariah. Dari pantauan aktualita.co.id, Komariah pun turut melaporkan seseorang eks PT Ferry Sonneville untuk kasus penggelapan, Rabu (1/10/25) lalu.
Dengan bercecernya laporan dari masyarakat untuk petinggi-petinggi PT Ferry Sonneville membuktikan ada dugaan ketidakberesan dalam tubuh perusahaan tersebut.
Untuk diketahui, Direktur PT Ferry Sonneville Setiadi Noto Subagio harus berhadapan dengan hukum serta menanti penetapan status dari 4 pelapor lainnya. Walaupun saat ini Setiadi sudah berstatuskan tersangka, dengan alasan kesehatan Setiadi tidak ditahan meski ada 4 laporan menanti yang tertuju kepadanya.
Siteplan Milik PT, Lahan Masih Milik Warga
Semraut administrasi dalam tubuh PT Ferry Sonneville dan adanya dugaan kemufakatan jahat yang di lakukan segelintir orang serta dugaan adanya keterlibatan instansi pemerintahan membuat PT tersebut masih tetap bertahan meskipun banyak menabrak aturan.
Hal itu dibuktikan dengan lahan yang diklaim milik PT Ferry Sonneville masih tercatat milik perseorangan dan di jual secara tercecer dari orang per orang dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Mirisnya lagi, instansi pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional Bogor I dan Bogor II, menghentikan proses pembuatan sertifikat warga jika ada klaim dari PT Ferry Sonneville terkait lahan yang diajukan dan masuk siteplant perusahaan tersebut hanya bermodalkan Peta Siteplan. Hingga berakibat menghambat proses surat menyurat dan hak warga untuk mendapatkan legalitas.
Salahsatu warga KH mengatakan, Saya sepakat sekali jika ada revisi siteplan dan saat mendengar kabar terkait status tersangka yang disandang oleh Direktur PT Ferry Sonneville itu membuktikan ada ketidakberesan dalam perusahaan yang asal main klaim saja.
“Mungkin bukan hanya direktur saja, pasti ada beberapa oknum dalam tubuh PT Ferry Sonneville yang bermain,” ungkap KH.
Namun yang saya sayangkan, sambung KH, Jika instansi perusahaan mendapatkan surat pemberitahuan dari PT tersebut dengan mudahnya langsung menghentikan proses pembuatan sertifikat tanpa di lakukan mediasi, penyelesaian dan lain sebgainya. Seolah-olah PT Ferry Sonneville sudah membuat jaringan dari mulai tingkat desa sampai dengan petinggi-petinggi di Kabupaten Bogor.
” Nah dengan terjeratnya Direktur PT Ferry Sonneville saya berharap, pemerintah melek akan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan sampai masyarakat harus kehilangan hak nya cuma karena adanya pegawai pemerintah yang berkiblat pada perusahaan tersebut,” ujar KH.
(Ns)
