AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) pada 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para penggiat pendidikan, mulai dari pengawas, penilik, pemilik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), organisasi mitra Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menegaskan, keberhasilan menekan angka anak tidak sekolah membutuhkan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemasyarakatan dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah,” ujar Jenal Mutaqin, di Hotel Onih, Kota Bogor. Kamis (06/08/26),
Ia menjelaskan, data dan fakta di lapangan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan yang lebih efektif. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah, hingga kebutuhan perlengkapan pendidikan, masih menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Namun, Jenal menegaskan bahwa pemerintah telah menghadirkan berbagai solusi agar masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan.
“Lewat PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegasnya.
“Saya minta seluruh penggiat pendidikan didukung aparatur wilayah dan OPD terkait, untuk semakin mengoptimalkan pendekatan kepada masyarakat, sehingga setiap anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh kesempatan belajar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan angka ATS di Kota Bogor.
Menurutnya, berbagai program yang telah dijalankan Pemkot Bogor, salah satunya Gebyar PKBM yang digelar pada Juni 2026, diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menekan angka putus sekolah.
“Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum memiliki PKBM. Saat ini masih ada 14 kelurahan yang belum memiliki PKBM,” pungkasnya.
(Retza)
