AKTUALITA.CO.ID – Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor kembali mendapat rapor merah dari masyarakat. Pola penanganan sampah liar di akses jalan menuju SMPN 4 Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, dinilai reaktif dan hanya bergerak setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
Kritik pedas ini mencuat lantaran aduan warga yang sudah bertahun-tahun seolah diabaikan, namun mendadak ditanggapi setelah viral. Ironisnya, akun pengaduan resmi Pemkab Bogor, @lapor_pakbupati, sempat mengklaim persoalan tersebut telah tertangani, padahal fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Bagus sih ada tindakan, tapi masa harus viral dulu? Dinas seperti tidak punya inisiatif sendiri,” ujar Santi, salah satu warga di lokasi kepada Aktualita.co.id, Selasa (31/3/2026).
Santi juga menyayangkan sikap admin media sosial pemerintah yang terkesan terburu-buru memberikan klarifikasi sukses. “Untuk akun @lapor_pakbupati, jangan buru-buru klarifikasi selesai. Faktanya yang diangkut baru satu truk, sisanya masih menggunung banyak,” tambahnya dengan nada kecewa.
Pantauan di lokasi menunjukkan penanganan sampah yang jauh dari kata maksimal. Meski tumpukan sampah terlihat masif, pihak UPT Gunung Putri DLH hanya mengerahkan satu unit armada truk.
Petugas UPT Gunung Putri DLH, Hendra, berdalih bahwa status sampah liar yang tidak bertuan menjadi salah satu kendala, meski pihaknya tetap berupaya melakukan pembersihan.
“Untuk hari ini kemungkinan baru satu unit. Ke depan nanti akan ada solusi lain untuk pengangkutan. Saya juga akan melaporkan ke dinas untuk penanganan berkelanjutan,” jelas Hendra saat dikonfirmasi di lapangan.
Lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan di tingkat dinas disinyalir menjadi penyebab utama lambannya respons terhadap masalah lingkungan di Kabupaten Bogor. Jika pola kerja “menunggu viral” ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap efektivitas kanal aduan resmi pemerintah daerah terancam terus merosot.
Masyarakat berharap, Pemkab Bogor tidak hanya piawai mengelola media sosial sebagai etalase pencitraan, tetapi benar-benar menjadikannya alat percepatan solusi yang konkret di lapangan tanpa harus menunggu tekanan warganet.
(Pandu)
