AKTUALITA.CO.ID _ Sengkarut lahan di dalam site plan PT Ferry Sonneville mengakibatkan banyak lahan warga yang diakuisisi oleh perusahaan yang mendompleng dalam Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Indonesian Financing and Investment Company (PT IFI).
Dengan persoalan yang tak kunjung selesai sejak Bupati Kabupaten Bogor Agus Utara. Membuat anggota DPRD Komisi 1 menyambangi PT Ferry Sonneville untuk memperlihatkan berkas kepemilikan yang dikantongi oleh perusahaan yang selalu mengklaim semua lahan adalah miliknya.
“ Hari ini kami melakukan kunjungan ke Kota Wisata dan PT Ferry Sonneville yang selalu menjadi pembahasan hangat dari jaman ke jaman,” ungkap Wakil Ketua Komisi 1 Ahmad Yaudin Sogir kepada Aktualita.co.id.
Politisi PKB yang akrab disapa Ustad Sogir tersebut mengaku terbelalak dengan kondisi surat menyurat yang dimiliki oleh PT. Ferry Sonneville. Pasalnya, selama perbincangan dengan anggota Komisi 1, Direktur PT Ferry Setiady Noto Subagio hanya mampu menunjukan site plan saja.
“ Saya agak kaget ya, katanya udah bayar pajak sampe tahun 2023 tapi saat kami minta tidak bisa menunjukkan juga, dengan alasan ada dikantor, sedangkan yang kita kunjungi adalah kantornya. Hingga sepanjang perbincangan hanya menunjukkan site plan saja,” terangnya. Kamis (31/10/24).
“ Direktunya juga sudah salah tingkah saat kami minta bukti surat HGB induk, dirinya menjawab kalo HGB induk adanya di BPN. Sengkarut lahan di PT Ferry ini harus kita selesaikan, mengingat banyak warga yang mengajukan permohonan surat kepemilikan harus terhalang dan tertunda karena masuk kedalam siteplan,” cetus Ustad Sogir.
Bukan hanya itu, sambungnya, Peruntukan lahan juga sudah menyimpang, kita lihat ada bangunan pabrik, gudang dan sejenisnya. Sedangkan site plan yang diajukan itu untuk perumahan real estate. Tapi fakta dilapangan, bentuknya sudah semraut. “ Dan anehnya lagi, bisa timbul IMB yang mana prodak mililk Pemda. Jadi kami menyimpulkan, ada main mata Antara PT Ferry dengan Oknum pegawai Pemda,” ujarnya.
Maka dari itu, kata dia, kami akan urut persoalan dari nol, dan kami pun akan minta pertanggungjawaban pegawai Pemda yang sudah menimbulkan IMB dan juga sudah merubah siteplant. “ Tadi juga ada pengakuan dari Dirut PT Ferry bahwasannya ada pemalsuan dalam pembuatan siteplan, maka itu yang akan kami kejar, dan kami pastikan Komisi 1 tidak akan mundur, jika perlu kita ambil tanah PT IFI dan kembalikan kepada negara,” tutupnya.
(nay semoet)
