AKTUALITA.CO.ID — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Achmad Fathoni, mengajak masyarakat dan insan media untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan penyaluran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Ia menilai, partisipasi publik penting agar bantuan benar-benar diterima warga yang paling membutuhkan.
Fathoni menyebut, dalam praktiknya tidak semua kondisi warga bisa terdata hingga ke tingkat desa. Ada kalanya persoalan di lapangan luput dari pendataan administratif. Karena itu, ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi langsung.
“Kalau ada warga yang mengetahui kondisi rumah yang lebih parah dan lebih prioritas, silakan sampaikan. Informasi seperti ini justru sangat membantu kami,” ujar Fathoni kepada Aktualita.co.id, Senin (15/12/2025)
Menurutnya, keterbukaan tersebut bukan berarti menabrak mekanisme birokrasi yang ada. Justru sebaliknya, menjadi pelengkap agar proses penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Kalau bisa lewat jalur birokrasi, silakan. Tapi kalau masyarakat mentok secara administrasi, di situ kami hadir untuk membantu. Tidak semua harus lewat dewan,” katanya.
Ia berharap, keterlibatan masyarakat dan media dapat mempercepat penanganan persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor, yang hingga kini jumlahnya masih cukup besar.
“Prinsipnya sederhana, bantuan harus sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan. Kalau semua pihak ikut mengawasi, program ini bisa berjalan lebih adil dan merata,” pungkasnya.
(Deni Supriadi)
