AKTUALITA.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS H. Achmad Fathoni bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bogor melakukan peninjauan sistem drainase di RW 19, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin (9/3/2026).
Achmad Fathoni menjelaskan, Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan dan aspirasi warga terkait persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut, khususnya di kawasan Perumahan Griya Bukit Jaya.
Menurutnya, kegiatan survei lapangan ini merupakan realisasi dari komitmennya saat rapat bersama Forum Komunikasi Ketua RW (FKKRW) yang digelar pada Februari lalu.
“Hari ini adalah tindak lanjut dari janji saya pada rapat bersama FKKRW pada Februari lalu. Saat itu, kesimpulan dari teman-teman forum bersama kepala desa adalah perlunya normalisasi saluran air,” ujar Fathoni saat meninjau lokasi.
Ia menegaskan, normalisasi saluran air saja tidak cukup untuk mengatasi banjir yang sering terjadi. Ia menilai perlu adanya langkah tambahan berupa peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan kolam retensi.
“Kita ingin ada normalisasi saluran, tapi itu tidak cukup. Harus ada penambahan kapasitas penampungan air, salah satunya dengan membuat kolam retensi,” jelasnya.
Fathoni menyebutkan, pihak FKKRW bersama pemerintah desa telah mengusulkan beberapa alternatif lokasi yang dinilai memungkinkan untuk dijadikan kolam retensi guna menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
“Saat itu saya berjanji akan berkomunikasi dengan dinas terkait agar bisa ditindaklanjuti. Hari ini bagian dari komunikasi tersebut. Setelah beberapa kali pembicaraan dan rapat, akhirnya kita melakukan survei perdana. Mudah-mudahan nanti ada survei lanjutan,” katanya.
Ia berharap pembangunan kolam retensi dapat segera direalisasikan, setidaknya melalui langkah awal berupa pengerjaan sederhana menggunakan alat berat.
“Harapannya kolam retensi bisa segera diwujudkan. Tinggal dicek dulu aset pemda yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi. Kalau memungkinkan, sementara bisa diturunkan alat berat untuk digali dan dirapikan dulu. Untuk pembangunan permanen dengan anggaran besar bisa direncanakan pada tahap berikutnya,” ungkapnya.
Selain itu, Fathoni juga menyoroti keberadaan sejumlah perumahan baru di kawasan tersebut yang dinilai turut menambah beban saluran air.
“Ada perumahan baru yang menambah beban saluran ini. Secara regulasi mungkin belum tercantum, tapi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap saluran pembuangan besar atau sungai,” tegasnya.
“Saya berharap dinas bisa melakukan survei, mana perumahan yang masih baru atau yang sudah berjalan tapi belum diserahterimakan. Mereka juga harus ikut berkontribusi. Jangan sampai hanya mengalirkan air tapi tidak ikut membantu normalisasi saluran,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Disperkim Kabupaten Bogor, Rizky Akbar menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi drainase dari hulu hingga hilir.
“Kalau melihat kondisi eksisting saat ini, dari dimensi saluran sebenarnya sudah cukup. Makanya hari ini kami ingin melihat langsung dari hulu sampai hilir agar penyelesaiannya tidak hanya di titik banjirnya saja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. “Kami berharap penanganannya bisa terbagi. Di hulu bisa ditata dan di hilir airnya bisa mengalir lancar,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat Disperkim juga berencana melibatkan tim konsultan dalam survei teknis lanjutan.
“Kami akan mengajak teman-teman konsultan untuk melakukan survei lebih detail agar bisa mendapatkan solusi yang tepat,” katanya.
“Mudah-mudahan bisa terealisasi tahun ini. Kami akan melihat dulu kekuatan anggaran yang ada. Kalau memungkinkan, kami upayakan bisa dilaksanakan,” tutupnya.
(Retza)
