AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kini, posisi-posisi tersebut telah ditempati oleh pejabat definitif guna memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Bogor dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogo. Senin (27/7/2026).
Adapun pejabat yang dilantik mengisi jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUD Kota Bogor, Kepala Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, serta Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kota Bogor.
Dalam arahannya, Dedie Rachim menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kota Bogor.
“Yang paling penting adalah keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan. Jangan karena kedekatan atau hubungan tertentu, tetapi harus berdasarkan data dan fakta di lapangan,” tegas Dedie.
Ia berharap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Bagian Kesra juga diminta terus membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur dan tokoh lintas agama di Kota Bogor.
Kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dedie mengingatkan berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pembinaan terhadap pelaku usaha lokal hingga pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
Menurutnya, pelaku usaha lokal perlu didorong agar memiliki kompetensi, kredibilitas, serta kelengkapan administrasi sehingga mampu bersaing dalam proses pengadaan pemerintah. Di sisi lain, pola pengadaan kebutuhan perkantoran dan operasional juga perlu dibenahi agar lebih efisien.
“Ini salah satu tantangan kita di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Kita harus berubah ke depan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Dedie menekankan pentingnya tata kelola RSUD Kota Bogor yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Ia meminta seluruh jajaran rumah sakit meningkatkan sense of crisis, terutama dalam menangani pasien gawat darurat yang berkaitan dengan golden hour.
“Kalau mendapati pasien yang bersifat urgent atau emergency, segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.
Dedie juga meminta agar konektivitas layanan kegawatdaruratan melalui PSC Gesit 119 terus diperkuat sehingga proses rujukan pasien dapat berjalan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan di satu rumah sakit.
Menurutnya, sistem tersebut harus mampu mengarahkan pasien ke rumah sakit yang masih memiliki kapasitas layanan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, maupun masyarakat secara umum.
Ia berharap pelayanan kesehatan di Kota Bogor semakin komprehensif melalui penguatan layanan promotif dan kuratif, sekaligus mengurangi penggunaan obat-obatan yang tidak diperlukan.
Sementara itu, kepada jajaran Bapenda Kota Bogor, Dedie menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah harus terus dilakukan.
Di sisi lain, Satpol PP Kota Bogor diminta melakukan penyegaran penempatan personel di lapangan serta meningkatkan ketegasan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Menurut Dedie, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan sehingga kini diperlukan langkah penegakan hukum melalui penerapan tindak pidana ringan (tipiring) maupun sanksi sesuai ketentuan.
“Melalui pengisian jabatan definitif ini, kami berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, memperkuat tata kelola birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Retza)
