Aktualita.co.id – Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Hal ini diwujudkan melalui kenaikan alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh para pendidik meningkat signifikan dari Rp178,7 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp274,7 triliun pada 2026.
“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp274,7 triliun,” kata Sri Mulyani.
Peningkatan terbesar tercatat pada pos gaji pendidik, tunjangan profesi dosen PNS, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS yang naik dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.
Selain itu, TPG ASN daerah juga meningkat dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun yang akan diberikan kepada 1,6 juta guru di seluruh Indonesia. Sementara TPG non-PNS dan Tunjangan Penghasilan Dasar (TPD) non-PNS tetap berada di angka Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa adanya koreksi data anggaran dilakukan karena sebelumnya masih ada komponen belanja pegawai yang belum terhitung.
“Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga kependidikan di berbagai daerah,” ungkap Luky.
Secara keseluruhan, pemerintah memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap sebesar 20% dari APBN 2026, dengan total mencapai Rp757,8 triliun. Dana tersebut mencakup transfer ke daerah Rp253,4 triliun, anggaran Kementerian/Lembaga Rp243,9 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp223,6 triliun, serta pembiayaan pendidikan Rp37 triliun.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan prioritas utama pemerintah.
“Tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan,” ujarnya.
Brian menambahkan bahwa pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program strategis, mulai dari Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga perluasan beasiswa.
“Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran beasiswa, baik KIP, KIP Kuliah, LPDP, maupun beasiswa riset dan inovasi di dalam maupun luar negeri,” jelasnya.
Menurut Brian, perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi bangsa. “Kebijakan konkret yang relevan dan tepat sasaran terus dihadirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tegasnya.
(Rz)
