AKTUALITA.CO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Mulyadi, menghadiri acara buka puasa bersama sekaligus pelantikan anggota DPK Presidium Bogor Timur serta santunan anak yatim. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perjuangan pemekaran Bogor Timur menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“Intinya, saya bersilaturahmi dalam acara ini, sekaligus memberikan dorongan dan semangat kepada saudara-saudara kita agar perjuangan pemekaran Bogor Timur dapat terealisasi di tengah moratorium dan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan,” kata H. Mulyadi.
Sebagai wakil rakyat dari Bogor, ia menegaskan bahwa salah satu tugas utamanya adalah memastikan aspirasi masyarakat terkait pemekaran dapat terwujud. Menurutnya, proses pemekaran Bogor Timur sudah sampai di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini, langkah yang paling krusial adalah menunggu pembukaan moratorium oleh pemerintah pusat.
“Prosesnya sudah di Kemendagri, artinya tinggal menunggu moratorium dibuka. Jika sudah dibuka, Kemendagri melalui otonomi daerah akan membentuk panitia khusus RUU Otonomi Daerah Bogor Timur untuk kemudian dibahas dalam sidang paripurna,” jelasnya.
H. Mulyadi berharap moratorium dapat dibuka dalam waktu dekat sehingga proses pemekaran dapat berjalan hingga tahun berikutnya. Ia juga optimis bahwa agenda otonomi daerah harus terus disuarakan, terutama mengingat posisi strategis Bogor yang juga merupakan kediaman Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Bogor Timur dan Bogor Barat harus diproses bersamaan. Jika sudah di jenjang Kemendagri, idealnya keduanya diproses dalam waktu yang sama,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana, menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam perjuangan pemekaran ini. “Seperti biasa di bulan Ramadan, selain buka bersama, kami juga menyantuni anak yatim. Tentu kami membutuhkan dukungan masyarakat serta mengonsolidasikan perjuangan Bogor Timur,” ujarnya.
Alhafiz juga menyampaikan bahwa kehadiran H. Mulyadi sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra menjadi hal positif, mengingat saat ini Presiden, Gubernur, dan Bupati berasal dari partai yang sama.
“Hari ini kita bersyukur Presiden dari Bogor, Gubernur, dan Bupati semua satu partai. Jadi, kita lebih mudah berbicara dengan mereka agar pemekaran Bogor Timur menjadi prioritas dalam pemerkaran daerah di Indonesia,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hampir semua ketua ormas dan LSM telah tergabung dalam DPP Presidium Bogor Timur tanpa ada perpecahan. Untuk itu, ia mendorong para pengurus DPK Klapanunggal dan Cileungsi segera berkonsolidasi dengan 12 desa terkait pemekaran. Alhafiz menegaskan bahwa desentralisasi dan pemekaran wilayah sangat dibutuhkan, mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat padat.
“Pesan saya untuk teman-teman pengurus, segera buat SK kepengurusan desa, lakukan konsolidasi dengan kepala desa agar pemekaran Bogor Timur bisa digaungkan hingga ke tingkat bawah,” tegasnya.
“Harapan kami, pemekaran Bogor Timur bisa terealisasi pada tahun 2026,” pungkasnya.
(reza)
