AKTUALITA.CO.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah pusat hingga daerah dinilai tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS H. Achmad Fathoni menegaskan pembangunan SDM harus tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnyq, pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas masyarakatnya. Karena itu, anggaran untuk pendidikan maupun pelatihan masyarakat harus tetap dipertahankan.
“Makanya sekuat apa pun efisiensi dilakukan, jangan sampai menghilangkan unsur untuk pendidikan atau peningkatan kualitas SDM. Dari setiap kesempatan penyusunan program, saya selalu mengalokasikan sebagian untuk pelatihan. Tahun ini paling tidak ada lima kegiatan pelatihan yang melibatkan tiga hingga empat dinas, seperti Dispora, DPMD, DLH, dan dinas lainnya,” ujarnya, kepada Aktualita.co.id, Kamis (6/8/2026).
Fathoni yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mengakui bahwa secara bidang tugas dirinya lebih banyak membidangi pembangunan fisik. Namun, ia tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan SDM karena dinilai sebagai kebutuhan yang sangat penting.
“Saya memang di Komisi III yang lebih banyak menangani urusan fisik. Secara pembidangan sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan SDM. Tetapi saya melihat ini kebutuhan yang sangat penting. Jangan sampai semua anggaran dihabiskan untuk pembangunan fisik, sementara peningkatan kualitas SDM justru terabaikan,” katanya.
Ia juga menyoroti masih minimnya perhatian terhadap dunia pendidikan, terutama kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, kondisi guru honorer, guru PPPK paruh waktu, hingga guru PNS masih perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Guru honorer gajinya masih sangat kecil. Guru PPPK paruh waktu juga belum memadai. Bahkan guru PNS pun penghasilannya masih terbatas meskipun ada tambahan dari sertifikasi. Belum lagi kepala sekolah yang tunjangannya juga belum cukup. Ini menunjukkan perhatian kita terhadap pendidikan dan SDM masih kurang,” ungkapnya.
Fathoni menilai, rendahnya perhatian terhadap sektor pendidikan dapat berdampak pada lambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor.
“Bisa jadi karena perhatian terhadap SDM masih kurang, IPM kita juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena itu saya berharap semua pihak memiliki perhatian yang sama terhadap pembangunan manusia,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga dirasakan pemerintah provinsi dan kabupaten. Dampaknya, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang kesulitan menyediakan anggaran untuk program pelatihan masyarakat.
“Sekarang kondisinya, kalau dinas tidak diintervensi melalui aspirasi dewan, mereka hampir tidak memiliki anggaran untuk pelatihan. Sebagian besar anggaran dinas hanya cukup untuk belanja pegawai dan program-program rutin. Program khusus seperti pelatihan masyarakat hampir tidak ada lagi,” ungkapnya.
Fathoni berharap pemerintah daerah tetap menjaga alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat.
“Saya berharap pelatihan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dapat dianggarkan kemabali. Karena investasi pada SDM akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kemajuan daerah dalam jangka panjang, dan itu sebagian besqr sudah dirasakan,” tandasnya. (Retza)
