AKTUALITA.CO.ID – Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur kembali mencuat dan mendapat dukungan penuh dari para kepala desa di kawasan timur Kabupaten Bogor. Salah satunya disampaikan oleh Kepala Desa Ciangsana H. Udin Saputra yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Kecamatan Gunung Putri.
H. Udin menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk merealisasikan pemekaran tersebut. Menurutnya, kondisi politik nasional dan daerah dinilai cukup kondusif untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Bogor Timur.
“Kalau kita lihat dari bawah, Bogor Timur sudah saatnya mekar. Di periode Presiden Prabowo ini, harapan kami pemekaran bisa terealisasi,” kata H. Udin usai menghadiri dialog strategi pengembangan wilayah Bogor Timur bersama Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (27/05/25).
Ia menjelaskan, meski belum ada keputusan resmi pembahasan mengenai lokasi ibu kota kabupaten baru terus bergulir. Tiga wilayah yang dinilai berpotensi menjadi pusat pemerintahan adalah Jonggol, Cileungsi, dan Sukamakmur.
“Yang penting saat ini adalah mekar dulu. Di manapun ibukotanya, yang penting pemekaran terjadi,” tegas Udin.
Ditempat yang sama, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Amin Sugandi turut menyoroti progres rencana ini. Ia mengungkapkan bahwa pemekaran Bogor Timur telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Pansus sebelumnya telah mengarahkan Jonggol sebagai calon ibu kota.
“Kita belum putuskan nama kabupaten atau ibu kotanya di mana. Tapi memang dalam RPJMD, Jonggol diarahkan menjadi pusat pemerintahan,” terang Amin.
Amin juga menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan proses pemekaran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah persoalan lahan untuk pusat pemerintahan, yang saat ini tengah dalam tahap verifikasi.
“Sebelumnya kan Beberapa wilayah seperti Singasari dan Singajaya di Kecamatan Jonggol disebut telah mengusulkan hibah lahan. Namun Semua masih dalam kajian, Kita belum memanggil semua pihak yang konon siap menghibahkan lahan. Kalau tidak bisa hibah, bisa saja nanti lewat penganggaran,” jelasnya.
“Yang pasti, sebelum pemekaran terlaksana, pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan kesiapan administrasi lainnya agar Kabupaten Bogor Timur bisa berjalan mandiri secara maksimal,” tutup Amin.
