AKTUALITA.CO.ID – Kabupaten Bogor mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pasalnya, wilayah ini tercatat memiliki jumlah masyarakat miskin ekstrem terbanyak di Indonesia. Atas dasar itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan jatah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbesar secara nasional.
Selain dari Kementerian PKP, dukungan juga datang dari anggota DPR Adian Napitupulu dan Marlyn Maisarah yang turut mengusulkan penambahan jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang menerima BSPS. Hasilnya, total sebanyak 1.351 unit rumah di Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai penerima bantuan tahun ini.
“Saya sampaikan dari data yang kami terima di Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang penduduk miskin extremnya paling tinggi paling, paling banyak se-Indonesia, dan kitu juga karena penduduknya paling besar di Indonesia. Maka jumlah masyarakatnya yang mendapatkan BSPS pun harus yang terbanyak,” ujar Maruarar Sirait kepada wartawan, saat melakukan groundbreaking RTLH di, Babakan Madang, Senin (03/11/25).
Maruarar menjelaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan jumlah penerima BSPS baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia menegaskan, pada tahun 2026, jumlah penerima bantuan akan dilipatgandakan sedikitnya dua kali lipat dibanding tahun ini.
“Tahun ini penerima BSPS ada 45 ribu unit, tahun depan jumlahnya di atas 400 ribu unit. Jika tahun 2025 anggarannya Rp85 miliar, maka di tahun 2026 anggaran kami mencapai Rp8,8 triliun,” tuturnya optimistis.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Maruarar Sirait, Adian Napitupulu, serta Marlyn Maisarah atas perhatian dan bantuan yang diberikan untuk masyarakat Bogor. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini akan mempercepat target penghapusan rumah tidak layak huni di wilayahnya.
“Jumlah Rutilahu di Bumi Tegar Beriman ada lebih dari 14 ribu unit, dan tahun ini kami merehabilitasi sekitar 3.600 unit. Tahun depan alokasi anggarannya bakal kami tingkatkan agar dalam dua hingga tiga tahun mendatang tidak ada lagi Rutilahu di Kabupaten Bogor,” ucap Rudy.
Dengan adanya tambahan bantuan dari Kementerian PKP dan dukungan dari DPR, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan seluruh rumah tidak layak huni dapat tuntas direhabilitasi pada 2027 atau 2028 mendatang.
