AKTUALITA.CO.ID – Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary memiliki kekhawatiran terkait program Transportasi Umum. Rekam jejak pengelolaan transportasi umum di Kota Bekasi dinilainya memiliki catatan yang buruk.
Hal itu dibuktikan dengan persoalan Bus Trans Patriot yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan gagal dikelola dengan baik oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menindaklanjuti hasil dari pertemuan antara Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dengan Organda dan para supir angkot yang ketika itu. DPRD Kota Bekasi gerak cepat melakukan pemanggilan Dinas Perhubungan untuk bisa berkoordinasi, di ruang rapat Komisi 2, Rabu (18/2/26).
“Permasalahan ini harus cepat selesai terkait kisruh Bus Trans Bekasi Keren (Beken) antara dishub dan angkutan kota. Karna itu kita gerak cepat memanggil dishub,” ujar Ketua Komisi 2 Latu Har Hary. S.Sn.
Latu Har Hary menyebut ada tiga poin tuntutan yang pada tanggal 12 sudah ada kesepakatan yakni Penetapan Tarif, Kedua Penyesuaian Trayek, dan yang Ketiga adalah Jam Operasionalnya.
“Kesepakatannya yang sudah terjadi antara pemerintah kota melalui dishub dengan organda dan para supir angkot,” ungkapnya.
Komisi 2 juga meminta kepada Dishub Kota Bekasi untuk melakukan kajian bagaimana angkutan kota itu bisa bertransformasi menjadi lebih modern.
“Jika kajian itu sudah ada, tinggal bagaimana mencari apakah ada pengusaha yang mau memberikan modal untuk hal ini bisa berjalan sebagai pilot project. Sehingga nantinya perlahan demi perlahan para angkutan kota ini bisa bergabung untuk bisa melihat, ternyata ini bisa jadi solusi,” imbuhnya. (ADV)
