AKTUALITA.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Brigade Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (2/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan klarifikasi terkait kebijakan anggaran daerah tahun 2026, khususnya program Digitalisasi Posyandu yang dinilai tidak mendesak.
Koordinator aksi Yuri Gagarin menyampaikan bahwa program yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tersebut menyedot anggaran hingga Rp20 miliar.
Berdasarkan analisis mahasiswa terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP), program tersebut dinilai hanya berfokus pada pembuatan website.
”Kami mempertanyakan urgensi website di saat masyarakat desa dipaksa beradaptasi dengan teknologi tanpa pondasi yang kuat. Masih banyak ketimpangan fasilitas posyandu konvensional yang lebih membutuhkan perhatian,” ujarnya, kepada wartawan di sela – sela aksi.
Selain itu, kata Yuri, Brigade Mahasiswa Bogor juga menyoroti adanya dugaan praktik tidak etis dalam proses pengadaan proyek tersebut. Mereka mengungkap adanya indikasi oknum vendor yang menjanjikan cashback hingga 50 persen dari nilai proyek kepada pihak tertentu.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor memberikan penjelasan terbuka terkait pengajuan Pokok Pikiran (Pokir) dewan guna memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Mereka juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik cashback.
Selain itu, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengalihkan anggaran Rp20 miliar tersebut ke program yang dinilai lebih prioritas, seperti peningkatan insentif kader posyandu, pemenuhan sarana kesehatan di desa tertinggal, serta penanganan stunting secara lebih sistematis.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris DPMD Kabupaten Bogor Mawardi menemui langsung para mahasiswa untuk memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa telah terjadi miskomunikasi dalam penginputan data di RUP.
”Digitalisasi Posyandu yang dimaksud bukan sekadar membuat aplikasi atau website, karena pelayanan Posyandu tetap dilakukan secara tatap muka,” jelasnya.
Menurut Mawardi, anggaran Rp20 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan digital, seperti tensimeter digital dan timbangan digital, guna mendukung pelayanan di 5.193 Posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor.
Ia juga menambahkan bahwa jika anggaran tersebut dibagi ke seluruh Posyandu, maka nilai yang diterima setiap titik tidak terlalu besar. “Selain layanan kesehatan, Posyandu saat ini juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk sektor pendidikan dan infrastruktur,” terangnya.
(Retza)
AKTUALITA.CO.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang berlangsung khidmat di Plaza Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (1/6/2026). Peringatan tahun ini...
Read more
