AKTUALITA.CO.ID — Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada kondisi energi global. Sejumlah negara dilaporkan mengalami lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga keterbatasan stok. Namun, di tengah situasi tersebut, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga BBM.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menjaga harga BBM tetap stabil hingga awal April 2026.
“Kita patut mengapresiasi kebijakan Presiden. Di beberapa negara, harga BBM sudah naik drastis bahkan stoknya hampir tidak ada. Kondisi ini juga memicu ketegangan di sejumlah wilayah karena pasokan energi terganggu,” ujar Rudy, Rabu (01/4/2026).
Wakil Sekretaris Jendral Partai Gerindra itu juga mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat mampu menahan kenaikan harga BBM agar tidak berdampak pada lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor.
“Per 1 April, tidak ada kenaikan harga BBM di Indonesia. Ini menunjukkan pemerintah benar-benar memikirkan bagaimana menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif, kata Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penggunaan BBM di wilayahnya.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN),” ungkapnya.
Meski begitu, Rudy menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berarti meliburkan seluruh pegawai maupun menghentikan pelayanan publik.
“WFH bukan berarti libur. Pelayanan tetap berjalan normal. Instansi seperti Bappenda, Disdukcapil, BPBD, hingga Damkar tetap siaga dan beroperasi seperti biasa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penerapan WFH dilakukan secara proporsional dengan membagi jadwal kerja antara ASN dan non-ASN di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menghemat konsumsi BBM sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.
(Retza)
