AKTUALITA.CO.ID – DPRD Kabupaten Bogor mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama di tengah kondisi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dibenahi adalah mempercepat dan mempermudah proses perizinan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Tengah kondisi defisit yang cukup besar, SKPD harus melakukan inovasi agar pendapatan daerah bisa meningkat,” ujar Sastra kepada Aktualita.co.id, di DPRD Kabupaten Bogor. Senin (27/7/2026).
Ia mengungkapkan, persoalan perizinan masih menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada DPRD. Keluhan tersebut mencakup pengurusan izin usaha, izin pembangunan rumah, hingga berbagai jenis perizinan lainnya yang dinilai masih rumit dan memakan waktu lama.
“Tadi sudah saya sampaikan saat ekspos, keluhan masyarakat paling banyak terkait pengurusan izin. Baik izin usaha, izin rumah, maupun izin lainnya, prosesnya masih cukup rumit,” katanya.
Menurut Sastra, banyak investor yang telah memenuhi berbagai persyaratan dan menindaklanjuti seluruh revisi yang diminta oleh dinas terkait, namun proses penerbitan izin masih berlarut-larut hingga satu sampai dua tahun.
“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat dan pelaku usaha yang mengaku sudah memenuhi seluruh persyaratan, tetapi izinnya belum juga selesai. Ini menurut saya menghambat potensi daerah,” ujarnya.
Ia menilai, semakin cepat investasi berjalan maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh masyarakat. Kehadiran investasi akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran ekonomi, sekaligus menambah pendapatan daerah.
“Ketika orang membuka usaha, mereka bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan uang akan terus berputar di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Sastra pun meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor untuk mencari formulasi terbaik dalam mempercepat pelayanan perizinan. Bahkan, ia mengusulkan pembentukan tim kecil yang melibatkan seluruh dinas teknis agar setiap kendala dalam proses perizinan dapat segera diselesaikan.
“Kita ini diberikan amanah untuk mempermudah masyarakat. Kalau investasi masuk dan pendapatan daerah meningkat, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan sekolah, jalan, hingga peningkatan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sastra menjelaskan bahwa selama ini masyarakat menganggap seluruh proses perizinan berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Padahal, menurutnya, banyak tahapan perizinan yang justru berada di dinas teknis lain, seperti proses site plan dan berbagai rekomendasi teknis lainnya.
“Selama ini kita tahunya DPMPTSP yang mengurus semuanya. Ternyata DPMPTSP hanya menjadi pintu akhirnya, sedangkan proses teknisnya ada di dinas-dinas lain. Karena itu, saya mendorong seluruh dinas untuk berkolaborasi,” katanya.
Ia juga meminta Komisi II DPRD Kabupaten Bogor untuk memetakan titik-titik yang menjadi penyebab lambatnya proses perizinan sehingga dapat segera dilakukan evaluasi.
Selain itu, Sastra mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor harus mampu menjaga iklim investasi agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Subang dan Batang yang dinilai semakin menarik bagi investor karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.
“Banyak pengusaha datang kepada kami dan meminta bantuan agar proses perizinannya dipermudah. Jangan sampai mereka pindah berinvestasi ke daerah lain. Kita harus segera mencari solusi bersama,” ujarnya.
Sastra juga mengingatkan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang menghambat proses perizinan. Ia menegaskan pelayanan publik harus berjalan profesional tanpa bergantung pada intervensi pihak tertentu.
“Saya sampaikan, jangan sampai izin baru keluar setelah ada pejabat yang menelepon kepala dinas. Itu bukan zamannya lagi. Mari kita bangun sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional,” tegasnya.
Dengan kondisi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp3 triliun, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memiliki banyak pilihan selain memperkuat potensi pendapatan daerah melalui peningkatan investasi dan pelayanan publik yang lebih efektif.
“Dengan defisit yang sangat besar ini, tidak ada cara lain selain memperbanyak dan memperkuat potensi pendapatan daerah. Karena peluangnya masih sangat besar,” pungkasnya. (Retza)
