AKTUALITA.CO.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa sejumlah program strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan mendapatkan pendampingan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (20/1/2026).
“Ada beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor yang kami minta secara langsung untuk mendapatkan pendampingan resmi dari KPK,” ujar Rudy Susmanto.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, sekaligus sebagai hasil evaluasi kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi dalam satu tahun terakhir.
“Banyak aduan dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Ini menjadi wujud komitmen kami untuk bersama-sama memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Rudy menjelaskan, dengan pendampingan langsung dari KPK, berbagai program strategis dapat dikolaborasikan sejak awal sehingga tidak perlu menunggu adanya aduan atau permasalahan di kemudian hari.
Ia mengatakan, Salah satu fokus pembahasan utama bersama KPK adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bogor.
“Pembahasan dengan KPK tidak selesai hari ini saja, insya Allah berlanjut hingga besok. Dari KPK hadir Pak Ujang Bachtiar, Kasatgas, beserta tim yang memiliki latar belakang nasional dan sosial,” jelasnya.
Ia menyebutkan beberapa program yang menjadi perhatian dalam pendampingan tersebut, di antaranya pembebasan lahan untuk jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur – Leuwiliang, serta sejumlah program strategis lainnya yang akan dievaluasi lebih lanjut.
Lebih lanjut, Selain menggandeng KPK, Pemkab Bogor juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
“Poin terpentingnya adalah komitmen bersama. Hari ini kami secara resmi meminta pendampingan KPK agar setiap langkah pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Rudy menegaskan, Pemkab Bogor ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih dari praktik korupsi, termasuk dalam pelaksanaan 10 program prioritas daerah. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya membuka ruang untuk segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah transformasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Setiap langkah yang kami ambil dilakukan secara kolaboratif demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Retza)
