AKTUALITA.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan melakukan pendataan perdana kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di kediamannya yang berada di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Diketahui, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kegiatan strategis nasional untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, struktur, serta perkembangan perekonomian nasional. Mengusung tagline “Mencatat Ekonomi Indonesia”, Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Dedie Rachim mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparatur wilayah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
“Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, dibantu oleh para lurah, camat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, dan semuanya, tolong bukakan pintu seluas-luasnya untuk para petugas dari BPS Kota Bogor agar dapat mendata, mencatat, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Bogor ikut masuk dalam Sensus Ekonomi Indonesia Tahun 2026,” ujar Dedie. Selasa (16/06/36).
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bogor Raden Gandari Adianti Aju Fatimah menjelaskan, pendataan terhadap Wali Kota Bogor menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bogor.
Ia mengatakan, tradisi pendataan perdana kepada kepala daerah dilakukan sebagai tanda dimulainya proses sensus secara resmi sebelum petugas turun langsung ke masyarakat.
“Karena pendataan perdana itu kami awali dengan mendata kepala daerah. Di sini adalah Wali Kota Bogor, Pak Dedie Rachim, yang kami wawancarai. Setelah ini, kami akan melanjutkan pendataan kepada Pak Wakil Wali Kota, Pak Jenal Mutaqin. Jadi, ini sebagai bentuk dimulainya pelaksanaan SE 2026 secara door to door di seluruh Indonesia,” katanya.
Usai pendataan kepada kepala daerah, kata Gandari, petugas BPS akan melakukan pendataan secara menyeluruh kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha dan rumah tangga yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghasilkan data yang akurat dan terpercaya.
“Untuk itu kami menghimbau, seperti yang sudah disampaikan Pak Wali Kota, agar seluruh pelaku usaha dan rumah tangga menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur, sehingga data yang dihasilkan menjadi data yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh basis data ekonomi yang kuat sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor usaha di masa mendatang.
(Retza)
