AKTUALITA.CO.ID – Riuh rendah komentar warganet di akun pengaduan resmi @lapor_pakbupati milik Pemerintah Kabupaten Bogor memicu diskusi hangat terkait etika komunikasi publik. Menanggapi fenomena tersebut, Founder Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, menegaskan bahwa kritik publik adalah jantung dari demokrasi yang sehat.
“Prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis mewajibkan adanya oposisi. Tidak bisa disebut demokratis jika tidak ada kelompok kritis. Kalau berharap tanpa oposisi, itu namanya negara otokratis,” tegas Yusfitriadi kepada Aktualita.co.id, Jumat (20/2/2026).
Yusfitriadi menilai, nalar kritis yang muncul di kolom komentar media sosial pemerintah seharusnya dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat, bukan dianggap sebagai ancaman atau gangguan stabilitas. Namun, ia juga memberikan catatan penting bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Masyarakat harus paham batas antara kritik dan fitnah. Kritik yang membangun itu berbasis data dan fakta. Jika kritik disampaikan tanpa dasar atau sekadar ujaran kebencian, barulah itu bisa mengganggu stabilitas pemerintahan,” jelas pengamat kebijakan publik ini.
Ia mengamati bahwa ketegangan yang terjadi belakangan ini dipicu oleh adanya perbedaan persepsi. Publik merasa sedang memberikan masukan untuk pembangunan, sementara pihak pengelola akun mungkin merasa sedang diserang secara politis.
“Jangan sampai publik merasa sedang membangun, sementara pemerintah merasa sedang diganggu. Atmosfer saling berhadapan ini berbahaya. Persepsi kedua belah pihak harus disatukan dalam bingkai rasa saling percaya,” pungkasnya.
Yusfitriadi berharap Pemkab Bogor lebih bijak dalam merespons setiap aduan, sementara warga juga diharapkan tetap mengedepankan etika komunikasi yang konstruktif demi kemajuan Bumi Tegar Beriman.
(Pandu)
