AKTUALITA.CO.ID – Tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap sektor pendidikan mencapai 86,44 persen. Angka tersebut menempatkan pendidikan pada posisi ke-7 berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga LS Vinus.
Founder LS Vinus Yusfitriadi menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor berada pada kategori cukup, namun belum mencapai tingkat sangat memuaskan.
“Pendidikan itu ada di angka 7, dengan angka 86,44 persen. Artinya berada di posisi tengah, masyarakat tidak terlalu puas, tetapi juga tidak sepenuhnya tidak puas. Ini menunjukkan program pendidikan saat ini masih berjalan di tengah-tengah,” ujar Yusfitriadi kepada Aktualita.co.id, Jumat (20/2/2026).
Yusfitriadi menilai, hingga saat ini belum terlihat kebijakan strategis yang jelas, seperti pengembangan sekolah unggulan maupun program penguatan karakter, mentalitas, dan ideologi bangsa di lingkungan sekolah.
“Program pembangunan karakter, mentalitas, dan ideologi bangsa belum terlihat langkah konkret. Fenomena seperti tawuran, perundungan (bullying), hingga sikap tidak hormat kepada guru masih terjadi. Ini menunjukkan pendidikan belum bergerak secara optimal,” jelasnya.
Selain itu, kata Kang Yus Sapaan akrabnya, LS Vinus juga menemukan sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut melibatkan berbagai pihak.
“Kami menemukan indikasi pungli yang terjadi di berbagai level. Kondisi ini menimbulkan persepsi publik yang negatif, bahkan muncul dugaan adanya pembiaran oleh pihak terkait,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan mark-up dalam pengadaan fasilitas pendidikan, persoalan moralitas di lingkungan pendidikan, hingga kasus perundungan yang masih terjadi di sekolah.
Menurutnya, persoalan fasilitas juga menjadi perhatian, terutama terkait kondisi bangunan sekolah yang rusak atau ambruk. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah kerusakan tersebut murni akibat faktor alam atau ada persoalan lain, seperti kualitas pembangunan yang tidak sesuai standar.
Yusfitriadi menegaskan, salah satu langkah penting yang perlu segera dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor adalah memperbaiki sistem pendataan pendidikan secara menyeluruh.
“Sampai hari ini, data pendidikan belum terlihat jelas. Harus ada data rinci, berapa sekolah yang bermasalah, tingkat kerusakannya, serta kondisi fasilitasnya. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menentukan prioritas pembangunan secara merata,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan karakter dan ideologi bangsa sebagai bagian dari indikator pengembangan sekolah unggulan.
“Sekolah unggulan tidak hanya fokus pada teknologi, bahasa, atau robotik, tetapi juga harus memperkuat karakter, mentalitas, dan ideologi bangsa. Kalau tidak, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara utuh,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Yus, ia menilai tenaga pendidik di Kabupaten Bogor secara jumlah sudah cukup memadai. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan integritas dan mentalitas di lingkungan pendidikan, serta perlunya transparansi dari Dinas Pendidikan untuk menjawab berbagai persepsi negatif yang berkembang di masyarakat.
“Stigma publik harus dijawab dengan transparansi dan langkah nyata. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, perlu memastikan tata kelola pendidikan berjalan bersih, profesional, dan akuntabel,” pungkasnya.
(Retza)
