AKTUALITA.CO.ID – Pakta integritas atau perjanjian politik untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosson ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ada dugaan pelanggaran netralitas. Kini, Yan Piet menjadi tersangka di KPK pada kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan laporan pemeriksaan BPK.
“Ada dugaan pelanggaran (dalam kasus pakta integritas itu),” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dikutip dari RMOL, Sabtu (25/11/2023).
Bagja menyebut, Bawaslu sudah melimpahkan kasus dugaan pelanggaran netralitas itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelimpahan dilakukan karena Yan Piet berstatus ASN.
“Sudah masuk ke KASN. Kan dia ASN. Kalau tidak terbukti (melanggar netralitas) kan tidak masuk ke KASN,” kata Bagja.
Menurut dia, dari hasil penyelidikan Bawaslu di lapangan, terdapat beberapa pj yang juga diduga ikut melanggar. Bawaslu pun menyerahkan kasus tersebut ke KASN.
“Nanti kita lihat dulu lah. Kayaknya ada beberapa pj yang kena, satu dua. Nanti tanyakan ke KASN,” ujar Bagja.
Yan Piet terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (12/11/2023) malam WIB. Tak lama berselang, beredar di media sosial foto dokumen berjudul Pakta Integritas, yang diteken Yan Piet pada Agustus 2023.
Dalam dokumen tersebut, Yan Piet menyatakan siap memberikan kontribusi suara minimal 60 persen plus satu untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong. Surat itu juga diteken Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silalaban.
Adapun Brigjen TSP Silaban setelah kasus itu mencuat ke publik, langsung dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD. Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Sementara itu, PDIP selaku partai pengusung Ganjar membantah keberadaan pakta integritas tersebut. Menurut PDIP, pakta integritas itu hanyalah hasil manipulasi pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Ganjar.
“Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Sementara sebelumnya Bawaslu RI menggelar sidang perdana perkara dugaan pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukan cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023) petang. Namun, sidang hanya berlangsung singkat karena pelapor tidak hadir.
“Pelapor tidak hadir, seharusnya ini kita mendengarkan pokok-pokok aduan dari laporan yang diadukan oleh para pelapor. Kemudian mendengarkan jawaban terlapor dari teman-teman kuasa hukum (Imin dan Mahfud),” kata Ketua Majelis Persidangan, Rahmat Bagja, di ruang sidang Bawaslu RI.
Bagja mengatakan, sidang akan berlangsung ‘agak lucu’ kalau pokok-pokok laporan tidak didengarkan dan langsung mendengarkan jawaban terlapor. Karena itu, majelis menunda sidang hingga Rabu (29/11/2023) pukul 14.00 WIB.
Sebagai gambaran, Muhaimin alias Cak Imin dan Mahfud dilaporkan oleh dua kelompok masyarakat berbeda. Pelaporan itu merupakan buntut dari ajakan memilih yang disampaikan Imin dan Mahfud dalam acara pengundian nomor urut di Kantor KPU RI pada Selasa (14/11/2023) malam WIB.
Cak Imin dalam pidatonya menyampaikan ajakan memilih pasangan Anies Baswedan dan dirinya yang mendapatkan nomor urut satu. “Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor satu,” ujar ketua umum DPP PKB tersebut kala itu.
Cawapres yang diusung PDIP, Mahfud MD juga menyampaikan ajakan agar masyarakat memilih Ganjar Pranowo dan dirinya yang mendapatkan nomor urut tiga.
“Hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata di depan bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor tiga,” ucap Menko Polhukam tersebut.
** yev
