AKTUALITA.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menyampaikan Capaian Kinerja Tahun 2025 periode Januari hingga Desember sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban kinerja institusi kepada masyarakat.
Penyampaian capaian kinerja ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas di wilayah Kabupaten Bogor.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad menyampaikan, sepanjang tahun 2025, Kejari Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum secara humanis, berorientasi pelayanan, profesional, serta mengedepankan hati nurani. Seluruh kinerja tersebut tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan hukum daerah.
Menurut Denny, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kinerja organisasi dan penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memperoleh pagu anggaran sebesar Rp20.699.669.000. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran mencapai Rp20.339.750.847 atau sebesar 98,26 persen,” ungkap Denny kepada Aktualita.co.id di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta menunjukkan kemampuan Kejari Kabupaten Bogor dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja secara optimal dan tepat sasaran di seluruh bidang.
Tak hanya itu, Kata Denny, sepanjang tahun 2025 Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi di tingkat wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
“Penghargaan tersebut antara lain Juara III Satuan Kerja Terbaik Wilayah Hukum Kejati Jawa Barat Tahun 2025, Juara III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pembinaan, Juara I Optimalisasi Percepatan Laporan dan Produk Intelijen Bidang Intelijen, serta Juara I Optimalisasi Percepatan Laporan dan Produk Intelijen Kepala Seksi Intelijen,” paparnya.
Selain itu, Kejari Kabupaten Bogor juga meraih Juara III Prestasi Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum, Juara II Satuan Kerja Terbaik Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Peringkat I Penilaian Laporan Bulanan Perkara Koneksitas Bidang Pidana Militer.
“Berbagai penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kinerja kolektif dan dedikasi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan hukum secara profesional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Denny juga memaparkan capaian kinerja di masing-masing bidang. Di Bidang Pembinaan, Kejari Kabupaten Bogor mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.721.870.282 dari target Rp1.820.500.000 atau mencapai 94,5 persen.
“Bidang ini turut berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur, seperti LATSAR Golongan III sebanyak 9 peserta, LATSAR Golongan II sebanyak 7 peserta, PKL/Magang sebanyak 54 peserta, serta Izin Belajar sebanyak 17 peserta. Atas kinerja tersebut, Bidang Pembinaan meraih Juara III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025,” ungkapnya.
Sementara itu, Bidang Intelijen melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka pengamanan penegakan hukum, deteksi dini, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. “Sepanjang 2025, kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengamanan dan Penggalangan sebanyak 48 kegiatan, Penerangan dan Penyuluhan Hukum sebanyak 8 kegiatan, Program Jaksa Menyapa sebanyak 3 kegiatan, Program Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 5 kegiatan, serta Eksekusi Intelijen sebanyak 4 kegiatan. Bidang Intelijen juga mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa,” paparnya lagi.
Pada Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), Kejari Kabupaten Bogor menangani 1.414 perkara SPDP, 932 perkara Tahap I, 778 perkara P-21, serta 736 perkara Tahap II, putusan, dan eksekusi. “Penerapan Restorative Justice dilakukan terhadap 6 perkara sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Bidang ini juga mencatat pendapatan denda tilang sebesar Rp405.414.000 dan meraih Juara III Prestasi Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2025,” tuturnya.
Tak hanya itu, Di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menangani perkara tindak pidana korupsi dengan penyidikan 4 perkara, penuntutan 4 perkara, serta eksekusi 3 perkara.
“Penanganan tindak pidana khusus lainnya meliputi 7 perkara penuntutan, terdiri dari 6 perkara cukai dan 1 perkara pajak. Penanganan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan kepentingan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Kabupaten Bogor memberikan layanan hukum melalui pendampingan hukum sebanyak 170 kegiatan, pelayanan hukum 28 kegiatan, non-litigasi TUN sebanyak 2.362 kegiatan, serta litigasi sebanyak 2 perkara.
“Bidang ini mencatat capaian strategis berupa penyelamatan keuangan negara sebesar Rp20 miliar dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp73.125.162.194, sehingga meraih Juara II Satuan Kerja Terbaik Bidang Datun,” ungkapnya.
Dibidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Kejari Kabupaten Bogor nuga mencatat pengelolaan barang rampasan sebanyak 115 item, setoran uang tunai Rp22.863.500, penjualan langsung Rp428.176.300, lelang eksekusi Rp448.935.000, serta uang pengganti Rp69.800.000. “Total nilai pengelolaan dan pemulihan aset mencapai Rp899.974.800 sebagai kontribusi nyata dalam penyelamatan keuangan negara,” katanya.
“Melalui capaian kinerja Tahun 2025 ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pelayanan demi terwujudnya supremasi hukum dan kepercayaan publik di Kabupaten Bogor,” tutupnya. (Retza)
