AKTUALITA.CO.ID – Gelombang protes mengguncang Gerbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kamis (5/2/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa menentang rencana pengadaan barang yang dinilai tidak masuk akal: Videotron, microphone, dan sound system dengan nilai fantastis mencapai Rp100–120 miliar.
Proyek “sultan” yang rencananya dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2026 ini, diduga kuat merupakan titipan melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor.
Koordinator aksi, Mahdi, dengan lantang menyebut rencana ini sebagai bentuk matinya hati nurani para pemangku kebijakan. Menurutnya, menghamburkan ratusan miliar untuk alat elektronik di saat prestasi olahraga Kabupaten Bogor sedang “sakit”, adalah sebuah ironi.
“Ini penyimpangan nalar! Pokir DPRD harusnya menyerap aspirasi rakyat untuk kebutuhan mendesak. Tapi ini malah dijadikan ajang bagi-bagi proyek simbolik. Videotron tidak bikin atlet kenyang, videotron tidak bikin atlet berprestasi!” teriak Mahdi dalam orasinya.
RMB menyoroti ketimpangan prioritas yang mencolok. Di satu sisi, sistem pembinaan atlet di Bogor masih lemah, kesejahteraan minim, dan sarana latihan memprihatinkan. Di sisi lain, pemerintah justru ingin membeli sound system mahal.
Tak hanya soal olahraga, mahasiswa juga menyinggung masih banyaknya jalan-jalan di pelosok Bogor yang gelap gulita minim penerangan, serta sekolah-sekolah yang rusak.
“Uang Rp120 miliar itu kalau dipakai buat PJU (Penerangan Jalan Umum) di pelosok atau perbaikan sekolah, dampaknya jelas buat rakyat. Kalau videotron? Siapa yang untung? Rakyat atau vendor?” sindirnya.
Dalam pernyataan sikapnya, RMB mengajukan tuntutan keras. Mereka mendesak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera membatalkan pengadaan tersebut dan mengevaluasi mekanisme Pokir agar kembali ke khittahnya sebagai instrumen aspirasi rakyat, bukan kompromi politik praktis.
Mahasiswa juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mulai “mengendus” dan mendalami rencana pengadaan ini.
“Kami minta APH periksa! Pastikan tidak ada konflik kepentingan atau ‘main mata’ dalam penganggaran Rp120 miliar ini. Jika Kepala Dispora terbukti tidak paham prioritas dan hanya asal terima titipan proyek, kami tuntut dicopot!” tegas Mahdi.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi eksekutif dan legislatif di Cibinong bahwa mahasiswa dan masyarakat sedang mengawasi setiap rupiah uang rakyat yang direncanakan dalam APBD 2026.
(Pandu)
