AKTUALITA.CO.ID _ Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa memberikan pandangannya terkait fenomena joki yang masih terjadi di kawasan wisata Puncak. Menurutnya, joki adalah salah satu bentuk tindakan oleh oknum masyarakat yang perlu segera diatasi melalui pendekatan edukasi dan pencegahan.
“Puncak Bogor adalah destinasi wisata yang menjadi milik bersama, bukan hanya milik perorangan. Artinya, masyarakat harus menyadari seperti yang di sampaikan oleh Pejabat Bupati Bogor dalam sambutannya yang dibacakan oleh staff ahli masyarakat itu harus sadar wisata,” kata Yudi kepada aktualita.co.id, saat menghadiri Festival Band Pelajar 2024, di Rest Area Gunung Mas, Puncak, Bogor. Jumat, (27/12/24).
Menurut Yudi, tindakan oknum yang merugikan, seperti premanisme atau pemaksaan, tidak hanya mencoreng nama baik kawasan wisata, tetapi juga merugikan masyarakat itu sendiri.
Dalam menangani isu ini, kata Yudi, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengambil langkah pencegahan bersama kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan oknum dapat berdampak buruk pada pariwisata lokal.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa jika kawasan wisata ini dikotori oleh perilaku tidak bertanggung jawab, semua pihak akan rugi. Wisata adalah aset bersama yang harus dijaga,” tegasnya.
Yudi juga menanggapi klaim beberapa joki yang merasa menjadi korban akibat kemacetan dan kondisi pariwisata. Ia menekankan bahwa wisata Puncak sebenarnya membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dari kegiatan wisata.
“Kita harus berpikir lebih jauh. Jika hanya fokus menjadi joki, tanpa mencoba alternatif lain, maka peluang besar dari sektor wisata akan terlewatkan. Contohnya, melalui event seperti Puncak Fest, banyak pedagang yang mendapatkan keuntungan dari kunjungan wisatawan,” jelas Yudi.
“Jika memang ingin menjadi joki, jadilah joki yang mereka lakukan itu benar-benar penunjuk jalan dan tidak memaksa orang lain. Kita contoh misalnya di dieng, itu ada tanjakan yang tingginya luar biasa, itu masyarakat nganter tidak meminta uang, dikasih berapapun mereka terima tidak dikasih-pun mereka ikhlas, itu di dieng,” paparnya.
Tapi sebetulnya, kata Yudi, desa-desa di kawasan puncak itu sudh menjadi desa wisata, kalo misalkan mereka berkenan itu mereka bisa bergabung dengan desa wisata untuk membangun wisata puncak.
“Mereka bisa bergabung dengan desa-desa membangun wisata, bersaing dengan destinasi-destinasi yang sudah ada.Karena memang itu sudah menjadi sebuah keterbukaan siapapun boleh menjadi kompetitor diwisata,” pungkasnya.
(rezza apit)
