AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi memulai tahapan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Rabu (25/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) meminta BPK tidak hanya sekadar memeriksa, tetapi juga memberikan pendampingan intensif guna menjaga kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Jaro Ade mengungkapkan, tantangan tata kelola keuangan pada 2025 cukup berat, terutama adanya fenomena kenaikan harga material konstruksi yang dipicu oleh kebijakan penutupan tambang di wilayah Jawa Barat.
“Efek penutupan tambang oleh Pemprov Jabar menyebabkan lonjakan harga material yang dirasakan hingga ke tingkat desa. Banyak pelaksana proyek yang tertekan biaya namun tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan. Kami butuh arahan BPK agar kondisi ini tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Jaro Ade di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyambut baik transparansi yang ditunjukkan Pemkab Bogor. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan interim ini adalah langkah proaktif untuk mendeteksi potensi masalah sebelum laporan keuangan resmi diserahkan.
“Pemeriksaan ini mandatory sesuai undang-undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Kami ingin mendorong perbaikan sejak dini agar pertanggungjawaban keuangan daerah semakin meningkat,” jelas Eydu.
Jaro Ade menegaskan komitmennya untuk mempertahankan prestasi WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Baginya, WTP bukan sekadar predikat, melainkan cermin kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.
“Alhamdulillah, capaian WTP tahun lalu menjadi kebanggaan warga. Kami ingin sinergi dengan BPK ini memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Bogor,” pungkasnya.
(Pandu)
