AKTUALITA.CO.ID – Suasana berbeda kini terasa di Vivo Mall, Kecamatan Sukaraja. Pusat perbelanjaan tersebut resmi menjadi markas baru bagi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai Jumat (2/1/2026).
Langkah inovatif ini merupakan bagian dari penataan struktur organisasi baru sekaligus implementasi konsep “Work From Mall” untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa dua dinas baru yang mulai beroperasi di mal tersebut adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.
“Organisasi yang benar-benar baru ada dua. Selebihnya adalah perubahan nomenklatur dan penambahan bidang. Untuk optimalisasi, dua dinas ini dan satu UPT kami tempatkan di Vivo Mall,” ujar Rudy kepada media.
Jaga Investasi Lewat Pelayanan Publik
Rudy menegaskan, penempatan kantor dinas di pusat perbelanjaan ini memiliki dimensi strategis. Selain mempermudah warga yang ingin mengurus berkas sambil jalan-jalan, langkah ini adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap investor lokal.
“Siapa yang sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor, pemerintah harus ikut menjaga keberlangsungannya. Dengan adanya aktivitas dinas di sini, diharapkan tenant-tenant lain terdorong untuk segera mengisi ruang usaha yang masih kosong,” jelas Rudy.
Ia memastikan fasilitas kantor di Vivo Mall akan rampung total pada akhir pekan ini, sehingga proses operasional dan pemindahan berkas bisa dimulai secara penuh pada Senin mendatang.
Reorganisasi Besar-besaran
Selain pemindahan lokasi kantor, Rudy memaparkan terdapat 12 perubahan struktur organisasi di lingkup Pemkab Bogor. Beberapa perubahan penting di antaranya:
- Bappedalitbang kini berganti nama menjadi Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) yang dipimpin Bambang Setia Aji.
- Dinas Pemadam Kebakaran bertransformasi menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Penamaan baru untuk empat RSUD milik Pemkab Bogor.
Fokus Urusan Tanah dan Budaya
Pembentukan Dinas Pertanahan dinilai krusial karena tingginya dinamika konflik lahan di Bogor. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dibentuk sebagai “Rumah Besar” bagi pelestarian adat dan tradisi lokal yang sangat kaya.
“Masalah pertanahan kita fokuskan di satu dinas khusus agar penanganannya lebih cepat, termasuk percepatan RDTR di setiap kecamatan,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Untuk sementara, kepemimpinan di dinas-dinas baru tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) hingga proses open bidding atau asesmen rampung dilakukan. Rudy menjamin meski berkantor di mal, kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
(Pandu)
