AKTUALITA.CO.ID – Desa Gunung Putri kembali menjadi sorotan dalam penilaian kinerja dan pembinaan desa tingkat Provinsi Jawa Barat. Salah satu dari delapan penilai yaitu H. Wisandana, S.H., M.Si, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi dan capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Desa Gunung Putri, di Aula Kantor Desa Gunung Putri, Sabtu (13/12/25).
Wisandana menyoroti langkah serius Desa Gunung Putri dalam memberikan layanan advokasi hukum kepada masyarakat. Ia mencatat bahwa desa ini telah memiliki mitra hukum jauh sebelum adanya regulasi terkait bantuan hukum di tingkat desa.
“Bahkan sebelum terbitnya keputusan gubernur, layanan advokasi hukum di Desa Gunung Putri sudah berjalan. Ini menunjukkan kemitraan yang matang dan pola pikir yang progresif,” ujar Wisandana.
Tak hanya di bidang hukum, aspek keamanan digital di Desa Gunung Putri juga mendapat pujian. Wisandana mengungkapkan bahwa jumlah kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di wilayah ini telah melampaui jumlah Rukun Tetangga (RT) yang ada.
“Jumlah CCTV bahkan melebihi jumlah RT. Semuanya saling terkoneksi dan dikendalikan bersama Bhabinkamtibmas. Ini adalah wujud nyata pemanfaatan teknologi untuk keamanan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, tim penilai mengapresiasi implementasi kolaborasi yang berjalan efektif di Desa Gunung Putri. Hal ini terlihat dari transparansi pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pengelolaan bank sampah induk, hingga pengembangan sektor perikanan.
“Program pengelolaan sampah di sini luar biasa, bahkan sudah direplikasi oleh desa-desa sekitar. Transparansi CSR-nya juga nyata, mulai dari pembangunan mushola hingga ternak ayam,” jelasnya.
Meski memberikan rapor positif, Wisandana memberikan catatan penting sebagai tantangan bagi Pemerintah Desa ke depan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas advokasi agar tidak hanya berhenti di tingkat perangkat desa atau lembaga formal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas advokasi yang komunikatif dan partisipatif. Puncak pembangunan sosial adalah ketika seluruh komponen masyarakat mampu menjadi mitra sejajar,” tegas Wisandana.
Arsyit Syarifudin
