Aktualita.co.id – Buruknya sistem drainase di sepanjang jalan provinsi yang melintasi wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan utama dalam peristiwa banjir yang terus berulang di kawasan tersebut.
Tak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, saluran air yang tidak terpelihara bahkan disalahgunakan fungsinya dinilai menjadi faktor utama meluapnya air hingga merendam permukiman warga.
Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri secara tegas menyebut drainase jalan provinsi sebagai biang keladi banjir yang melanda wilayahnya. Ia menyayangkan minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap saluran air yang kondisinya semakin memburuk dari tahun ke tahun.
“Saya sudah sering angkat isu ini, bahkan sudah sampai ke tingkat provinsi. Drainase Provinsi Jabar ini di Gunung Putri adalah yang terburuk,” kata Daman Huri kepada Aktualita.co.id, Rabu (09/07/25).
“Dari Desa Gunung Putri sampai ke Tlajung Udik, ini sumber bencana waktu hujan deras kemarin. Drainasenya enggak pernah dipelihara,” lanjutnya.
Lebih parah lagi, Daman menyebut adanya penyalahgunaan fungsi drainase oleh sejumlah oknum masyarakat dan pelaku usaha. “Saluran air ditutup, dicor, atau diuruk untuk dijadikan akses pool kendaraan, toko, hingga pabrik, menyebabkan aliran air tersumbat dan meluap,” ungkapnya.
“Sehingga ketika hujan deras di pemukiman warga, air sudah kayak wisata kolam renang. Harusnya ada kepedulian dari Jasa Marga atau KUPR Provinsi untuk membangun ulang drainase dari Desa Gunung Putri sampai ke Kedep,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS, H. Achmad Fathoni menyampaikan bahwa persoalan drainase di jalan provinsi sudah diajukan sejak lama, namun belum juga ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Terkait banjir di jalan provinsi ini sudah diajukan. Nah tinggal saya nagih ini ke Pak KDM, Pak KDM tidak harus ngurusi yang mungkin kewenangannya dari Kabupaten, yang kewenangan provinsi juga masih banyak. Salah satunya Tlajung, Dari dulu kan Kades Gunung Putri, Kades Tlajung udah teriak-teriak kan, Ini kita mau beresin bukan kewenangannya tapi gak diberesin mengganggu dan membahayakan,” ujar H. Achmad Fathoni yang merupakan Anggota Komisi III DPRD kabupaten Bogor.
“Nah itu yang info itu sudah saya titipkan ke Anggota Dewan Provinsi Pak Fikri. Kita minta tolong diperjuangkan, dan bantu. Nanti saya minta bantu ini lagi,” sambungnya.
Menurutnya, selain tambal sulam perbaikan badan jalan, hal yang mendesak dan sering dikeluhkan masyarakat adalah ketiadaan saluran air yang layak. Bahkan di beberapa titik, saluran air ada namun tidak berfungsi karena tertutup endapan atau bangunan.
“Kalau dari arah Tol Gunung Putri turun terus sampai sungai WIKA, itu harusnya dibikin saluran. Bisa atasi banjir kalau serius dikerjakan,” jelasnya.
Fathoni juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mencapai puluhan triliun rupiah. Ia mendesak agar dana besar tersebut dialokasikan secara nyata untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase provinsi di Jawa Barat, terutama di wilayah Kabupaten Bogor.
“Kalau anggaran segede itu dialokasikan dengan baik, semua jalan provinsi bisa mulus. Harusnya provinsi kasih contoh ke kabupaten, jangan sampai malah ketinggalan,” tegasnya.
“Jika di bandingkan, antara jalan Kabupaten dan jalan Provinsi di Kabupaten Bogor jalan bagusnya rata-rata jalan kabupaten. Jalan dan Drainase Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor ini sangat buruk,” pungkasnya.
Kondisi ini membuat masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Gunung Putri berharap agar Pemprov Jawa Barat segera turun tangan. Tidak hanya untuk memperbaiki jalan, tetapi juga melakukan pembangunan ulang dan penertiban drainase yang rusak atau disalahgunakan.
Tanpa tindakan nyata, banjir akan terus menjadi ancaman bagi ribuan warga di Gunung Putri dan sekitarnya setiap kali musim hujan tiba.
(Rz1)
