AKTUALITA.CO.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor melakukan pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane pada Jumat (07/02/25) di kantor BBWS yang berada di Jakarta.
Pertemuan itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bogor H. Achmad Fathoni dan Beben Suhendar kepada Aktualita.co.id di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin (10/02/25).
Menurut H. Achmad Fathoni, pertemuan tersebut dilakukan untuk mendiskusikan kewenangan BBWS terkait sejumlah setu yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. “Kami di sana bukan membahas urusan bendungan, tetapi kewenangan BBWS terkait sungai dan setu. Banyak keluhan masyarakat tentang setu yang dangkal serta pengelolaan yang dinilai sepihak,” kata H. Achmad Fathoni.
Fathoni menjelaskan bahwa BBWS saat ini tengah melakukan program pendataan aset setu yang mencakup pengukuran dan penetapan batas-batas baru.
“Nanti akan keluar keputusan dan SK dari Menteri. Ini akan menjadi patokan untuk penertiban setu yang masih dikuasai pihak pribadi,” terangnya.
Selain itu, kata Fathoni, terkait proyek pembangunan bendungan Cibeet – Cijurey, Fathoni menyoroti keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan akibat aktivitas proyek. Ia menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut harus memiliki jalan khusus, termasuk penggantian jalan yang terdampak.
“Selama pelaksanaan proyek, tanggung jawab perawatan jalan seharusnya ada pada pelaksana proyek. Saya juga sempat protes jika hanya ditutup dengan sertu itu bukan merawat dan cepat rusak lagi,” tuturnya.
“Keluhan masyarakat terkait jalan dan pembebasan lahan harus menjadi tanggung jawab pelaksana proyek, meskipun mereka mendapatkan SPK dari BBWS,” tegas Fathoni.
Senada dengan Fathoni, Beben Suhendar menyampaikan bahwa pertemuan dengan BBWS Citarum juga akan dijadwalkan.
“Insyaallah minggu depan setelah rapat komisi badan, kami akan jadwalkan ulang pertemuan dengan BBWS Citarum. Perwakilan masyarakat dan pelaksana proyek juga akan kami undang,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan proyek bendungan di Kabupaten Bogor. “Kami ingin memastikan semua pihak bisa mendiskusikan dan menemukan solusi terbaik,” tutup Beben.
(Reza)
